Pilkada Brebes Paling Rawan

MENJELANG pemilihan kepala daerah (pilkada), Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah (Jateng) mengeluarkan indeks kerawanan pemilihan umum (IKP) kabupaten/kota di Jateng pada 2017. Dari tujuh kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, Brebes menduduki peringkat paling rawan. Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Pur­nomo mengatakan pada 2017 ada tujuh kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak. Tujuh kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada ialah Brebes, Jepara, Cilacap, Pati, Banjarnegara, Batang, dan Kota Salatiga. “Dari tujuh kabupaten/kota itu, Brebes memiliki IKP paling tinggi dengan nilai 2,001. Kemudian disusul Jepara dan Cilacap,” kata Teguh dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Selasa (20/9). Menurutnya penilaian IKP berdasarkan tiga faktor yakni penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi. “Dengan melihat IKP tersebut, Bawaslu memiliki dasar untuk melakukan antisipasi dalam konteks pengawasan, sehingga bisa melakukan pencegahan,” ujarnya. Kemudian dari Papua Barat, situasi memanas menjelang pilkada di Kabupaten Maibrat, melibatkan tiga suku besar yang masih bersaudara.

Untuk mencegah konflik, para perempuan Maibrat diminta menjadi penengah konflik. Elizabeth Nauw, tokoh perempuan Maibrat, menjelaskan, 99% masyarakat di Maibrat masih bersaudara. Mereka masih memiliki hubungan dengan tiga suku besar yakni Ayamaru, Aifat, dan Aitinyo (A3). “Para perempuan Maibrat harus bisa menjadi penengah dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2017,” ujar Nauw, di Sorong. Ia juga meminta agar kaum perempuan bisa menjadi penyejuk suasana, sehingga pada pilkada nanti tidak akan ada konflik.
“Siapa pun yang terpilih dalam pilkada di Maibrat menjadi bupati dan wakil bupati harus dihormati dan didukung,” imbaunya.

Persiapan
Pada bagian lain, sejumlah dae­rah mulai mempersiapkan keamanan hingga rambu-rambu yang harus dipatuhi para peserta calon. Di Nusa Tenggara Timur, Polres Lembata mengerahkan 324 personel gabungan Polri, TNI, Satpol PP dan Linmas untuk mengamankan pilkada serentak. Penegasan itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Sumsel, Ikhwanuddin terkait adanya pejabat kembali maju dalam pilkada. “Sesuai peraturan, kepala daerah dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Pasti ada sanksinya bila memakai fasilitas negara,” tegasnya. Di Bangka Belitung, terdapat empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju pilkada 2017. Satu pasangan di antaranya adalah petahana Gubernur Bangka Belitung, Rustam Effendi yang bersanding dengan Wali Kota Pangkalpinang, M Irwansyah. Kemudian di Papua, pasangan Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru atau dikenal dengan sebutan BTM-Harus ini menjadi calon tunggal bakal calon wali kota dan wakil wali kota Jayapura. Benhur Tomi Mano alias BTM yang adalah Wali Kota Jayapura periode sebelumnya. Pasangan ini mendapat dukungan delapan partai. Partai Gerindra merupakan partai kedelapan yang memberikan dukungan. (PT/DW/MS/MC/PO/AS/N-3)