Mewujudkan 65 Bendungan selama Lima Tahun

PEMBANGUNAN infrastruktur sumber daya air yang kini sedang digenjot Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) bertujuan menjawab permasalahan krisis air dan ketahanan pangan. "Negara sudah hadir dalam pembangunan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur bidang PU-Pera menyentuh tiga program prioritas, yaitu konektivitas, kedaulatan pangan/ketahanan air, dan perumahan permukiman," kata Menteri PU-Pera, Basuki Hadimuljono, dalam seminar infrastruktur nasional di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, akhir pekan lalu. Basuki menyebutkan tiga hal itu diintegrasikan melalui 35 wilayah pengembangan strategis yang telah disusun Kementerian PU-Pera. Khusus bidang sumber daya air, pembangunan infrastruktur diwujudkan dengan pembuatan 65 bendungan yang dapat mengairi 7,3 juta hektare sawah.

Kepala Pusat Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU-Pera, Imam Santoso, menambahkan pembangunan 65 bendungan dalam lima tahun harus memenuhi aspek teknis, yaitu sosial-budaya, lingkungan, dan ekonomi. "Termasuk pula rencana persiapan rencana pengadaan tanah dan relokasi permukiman," ujar Imam. Sementara itu, aspek nonteknis juga tidak boleh dilupakan, mulai sinkronisasi pembangunan bendungan dengan rencana tata ruang dan wilayah, penerbitan surat penetapan persetujuan lokasi pembangunan yang menjadi dasar pembebasan tanah, hingga pembebasan tanah milik warga dengan minim konflik. "Membangun bendungan membutuhkan waktu lama sekitar tiga sampai lima tahun. Karena itu, kami berusaha meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah kabupaten/kota," kata Imam.

Energi listrik
Selain bertujuan menanggulangi krisis air dan ketahanan pangan, air waduk juga dimanfaatkan untuk listrik. Contohnya, Perusahaan Umum Jasa Tirta (PJT) 1 Jawa Timur yang bermarkas di Kota Malang. Mereka memanfaatkan air waduk untuk menghasilkan tenaga listrik dalam skala besar. Potensi pembangkit listrik tenaga hidro (PLTH) di seluruh PJT mampu membangkitkan tenaga listrik dengan daya sekitar 130 megawatt (Mw), sekaligus menghasilkan energi listrik lebih dari 200 juta kWh per tahun.

Kepala Bagian Komunikasi Perusahaan dan Good Corporate Governance PJT 1, Inni Dian, mengatakan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga minihidro, dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro terus dipercepat untuk memenuhi pasokan listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan. Salah satunya yang sudah terwujud ialah Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Lodagung yang dimulai sejak 2009. Pembangkitan tersebut memanfaatkan limpasan atau kelebihan air untuk irigasi di Kabupaten Blitar hingga Tulungagung. Pada tahun depan, kelebihan debit air di Waduk Wlingi itu bakal menghasilkan energi listrik sebesar 9,6 juta kWh. Nantinya, listrik diintegrasikan dengan jaringan PLN melalui skema penjualan yang sudah diatur lewat peraturan menteri ESDM. "Lumayan, energi listriknya (PLTM Lodagung) bisa untuk 1.500 sambungan rumah," ujarnya. Beberapa infrastruktur yang sudah dibangun di Sungai Brantas mempunyai potensi yang bisa dikembangkan menjadi PLTA dan PLTM, di antaranya PLTA Lodoyo II (Bendung Lodoyo Kabupaten Blitar), PLTM Lodagung (saluran irigasi Lodagung Kabupaten Blitar), PLTA Sutami IV dan Sutami V (Kabupaten Malang). (AT/BN/N-3)