Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
DI tengah pemerintah daerah sibuk memangkas dana alokasi umum (DAU) karena ditahan penyalurannya oleh pemerintah pusat, Pemkab Karawang, Jawa Barat, justru membeli mobil baru untuk wakil rakyat setempat. Pemkab Karawang tidak terganggu dengan penundaan DAU dan tetap bisa memebeli puluhan unit mobil untuk anggota DPRD setempat. "Kita memang sedang memproses pembelian 42 unit mobil baru untuk anggota DPRD Kabupaten Karawang," ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Teddy Ruspendi, Jumat (9/9). Pembelian mobil dinas tersebut, menurut Teddy, tidak dapat diulur hanya karena penundaan dan pemotongan DAU. Menurutnya, saat ini kondisi kendaraan yang digunakan para wakil rakyat Karawang sudah tua dan boros perawatan. Ia menyebutkan pembelian mobil baru itu sudah masuk ke pembahasan APBD murni 2016.
Bahkan, saat ini pihaknya sudah telanjur merealisasikan pembelian mobil sebanyak 20 unit. Sisanya sebanyak 22 unit segera datang, dan akan langsung didistribusikan kepada para anggota DPRD. "Status mobil tersebut hanya pinjam pakai. Pemkab sewaktu-waktu bisa mengambilnya jika memerlukan," tambahnya. Berdasarkan keterangan sumber, harga satu unit mobil Rp190 juta.
Dana APBN
Di Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X akan mengusulkan uang APBN untuk daerah yang belum terserap, bisa digunakan untuk menggantikan DAU yang ditunda pembayarannya. "Dengan cara itu daerah tetap menerima DAU sesuai jadwal," ujar Sri Sultan. Ia mencontohkan dana keistimewaan yang belum digunakan masih sekitar Rp350 miliar bisa dipindahkan ke DAU. "Jika dana pendapatan asli daerah (PAD) digunakan untuk menutupi sementara DAU, saya khawatir dana tersebut tidak diganti jika target pajak tidak naik," lanjutnya. Padahal, pada Desember nanti uang APBN yang ada di daerah akan disetor kembali ke pusat. Akibatnya, daerah tidak akan memiliki uang pada awal tahun depan. "Saya akan mengusulkan (itu). Perkara dapat (diterima) atau tidak, itu perkara lain," ujar Sultan. DAU Provinsi DIY yang ditunda penyalurannya sebesar Rp34 miliar setiap bulan, dari September hingga Desember. Total DAU yang ditunda pembayarannya sebesar Rp136 miliar. Pemprov DIY kini menghemat belanja
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved