20 Desa di Yogyakarta Rawan Pangan

SEBANYAK 20 desa dari lima kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta masih dalam kondisi rawan pangan. Penentuan desa rawan pangan didasarkan pada tiga indikator, yaitu ketersedian pangan, kemiskinan, dan kesehatan.

“Kulonprogo ada sembilan desa, Gunungkidul ada tujuh desa, Bantul tiga desa, Kota Yogyakarta ada satu kelurahan yang masuk ke daftar rawan pangan. Sleman tidak ada,” terang Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, Arofah Noor Indriani, saat peringatan Hari Pangan Sedunia XXXVI 2016 di halaman Kantor BKPP DIY Jalan Gondosuli, Yogyakarta, kemarin.

Menurutnya, faktor kemiskinan menyebabkan munculnya desa ra­wan pangan. Pasalnya, kemiskinan mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat dan faktor kesehatan. Pangan lokal dinilai dapat menjadi solusi mengatasi rawan pangan.

“Desa rawan pangan bukan berarti tidak memiliki ketersediaan pangan, tetapi lebih disebabkan kemiskinan,” kata dia.

Dari tahun ke tahun, desa rawan pangan di DIY terus berkurang, dari 26 desa di 2015 menjadi 20 desa pada 2016. Untuk menurunkan jumlah desa rawan pangan, pihaknya telah berkoordinasi dengah pemerintah kota dan kabupaten dengan membentuk tim kewaspadaan pangan dan gizi.

Di sisi lain, upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian di musim kemarau basah terus dilakukan oleh sejumlah daerah, misalnya Pemkab Sukabumi di Jawa Barat yang mulai berpikir membangun embung untuk mengairi lahan sawah tadah hujan.

Pasalnya, saat ini luasan lahan sawah tadah hujan di Sukabumi baru sekitar 14 ribu hektare atau sekitar 30% dari luas lahan sawah sebesar 64.007 hektare. “Kita bisa optimalkan juga sawah tadah hujan untuk mempercepat dan meningkatkan produksi padi,” kata Bupati Sukabumi, Marwan Hamami.

Upaya memaksimalkan lahan juga dilakukan Pemkab Sorong Selatan di Papua Barat, dengan membangun tambak ikan dan udang seluas 100 hektare di tanah pesisir pantai.
Dalam menghadapi musim kemarau, Perusahaan Umum Jasa Tirta (PJT) 1, Malang, Jawa Timur, menyatakan ketersediaan air baku dalam kondisi aman, mencukupi kebutuhan irigasi, industri, PLTA, air minum hingga perikanan.

Sementara itu, kalangan petani padi di Kabupaten Sragen, Jateng, berharap pemerintah menetapkan harga beras saat ini yang sebesar Rp7.300 sesuai harga pembelian pemerintah agar dinaikkan menjadi Rp8.000. (Tim/N-4)