Sekjen PSI Bahas Isu Keragaman dan Kesetaraan dengan Pendeta Gereja Riau

SEKJEN Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, bertemu dengan para pendeta saat berkunjung ke Pekanbaru, Riau, Sabtu (4/11)

Pertemuan ini, jelas Raja Antoni, merupakan ajang silaturahim lintas iman dalam rangka mendiskusikan isu soal merawat keragaman dan mengukuhkan persatuan sebagai bangsa Indonesia.

Baca juga: Imbas Konflik, Masyarakat Papua Pegunungan Butuh Bantuan Pemerintah

Dalam sesi diskusi, pendeta yang mewakili Persatuan Gereja-gereja Pentakosta (PGPI) menyebutkan bahwa di Riau terdapat 1.180 gereja. Para jemaat itu, lanjut dia merupakan warga negara Indonesia. Dengan demikian ia berharap tidak ada kelas sosial, apalagi umat Kristiani dianggap warga kelas dua.

Baca juga: Gereja GBI di Depok Digeruduk Massa, Jemaat Terpaksa Ibadah Daring

Sedangkan Pdt Lukas Dewataraja juga mengeluhkan soal syarat pendirian gereja yang mengharuskam adanya 90 jemaat terdaftar serta wajib ada dukungan oleh 60 orang. Baginya hal itu membatasi kebebasan warga dalam menjalankan peribadatan.

Oleh karena itu, Ia menyampaikan aspirasinya supaya peraturan itu dicabut sehingga umat Kristiani dapat dengan bebas mendirikan gereja.

Menanggapi aspirasi tersebut, Raja Juli menjelaskan bahwa salah satu latar belakang lahirnya PSI karena pihaknya menganggap masih ada masalah dalam konteks prinsip kewargaan. Itulah mengapa PSI selalu menekankan terwujudnya penerimaan atas keragaman dan menentang keras intoleransi.

Baca juga: Pengamat: Moderasi Beragama Penyelamat Generasi Muda Hadapi Polarisasi

Pancasila, sebut Toni, sebagai falsafah sesungguhnya telah menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama. Namun demikian terkadang dalam beberapa hal tidak terwujud.

“Kemerdekaan yang kita raih bukan sesuatu yang terjadi secara taken for granted, dibalik itu ada perjuangan yang besar yang dikontribusikan oleh seluruh anak bangsa tidak terkecuali Umat Kristiani, maka saya setuju dengan aspirasi bapak dan ibu,” jelas calon legislatif dari Dapil Riau 1 tersebut.

Dirinya juga menjelaskan sikap PSI yang sangat tegas dalam merawat keragaman. Hal itu dibuktikan dengan gugatan yang dilayangkan PSI terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri. Namun ia menjelaskan tuntutannya masih belum dikabulkan.

Meski demikian, disebutkan oleh Raja Antoni, PSI akan terus memperjuangkan sampai pada akhirnya seluruh umat beragama mendapatkan kebebasan dan kemudahan dalam menjalankan peribatan termasuk kemudahan pendirian rumah ibadah. (P-3)