Warga Diharap tidak Mudah Terprovokasi dan Jaga Suasana Kondusif

SEJATINYA masyarakat selalu ingin hidup damai. Karena hanya dengan begitu bisa menjalankan kehidupan ehari-hari, termasuk menjalankan usaha mereka. Namun kerap ada pihak dari luar justru menjadi provokator masyarakat, termasuk di Rempang, Batam. Mereka  memprovokasi agar  warga Rempang menolak industri dan investasi. Demikian diungkapkan pengacara LBH Ansor Bambang Yulianto, S.H.  “Orang luar datang ke Rempang, buka posko, lalu memprovokasi. Untuk apa?” 

Ia menerangkan bahwa selain partai politik, sejumlah LSM dari luar Kepri juga mendirikan posko di Rempang. “Semoga keberadaan mereka tidak menjadi masalah baru,” ujarnya.

Sejak 11 September, LBH Ansor membentuk tim penerima kuasa warga. “Kegiatan LBH Ansor untuk Rempang adalah edukasi warga, solusi, dan kanalisasi.” 

Baca juga: Investasi Sulsel Capai Rp3,95 Triliun hingga Triwulan-II 2023

Komitmen LBH Ansor adalah membantu agar warga terdampak mendapatkan ganti untung. Oleh karena itu mereka akan memonitor proses pengukuran dan verifikasi lahan dan bangunan dan perkebunan milik warga, sekaligus menyampaikan usulan kepada BP Batam dan pihak swasta yang terlibat dalam proyek Rempang Eco City.

Dia menilai, penolakan warga bermula karena program sosialisasi yang tidak tepat. Di tahap awal, sosialisasi yang dilakukan BP Batam dilakukan secara door to door. Terkesan tertutup sehingga masyarakat curiga. Pengurus RT dan RW seringkali menghindar saat ditemui karena khawatir warga curiga. 

“Harusnya di awal dilakukan dialog secara terbuka sehingga warga tidak curiga. Memang sempat dilakukan dialog, tapi ketika warga sudah mulai marah dan melakukan unjuk rasa,” jelasnya.

Menurut Bambang, warga Rempang sebenarnya mendukung proyek Rempang Eco City asalkan mereka yang terdampak diberi ganti untung. Hal ini sejalan dengan sikap PBNU. Menurut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf bahwa investasi itu harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Khususnya masyarakat yang ada di lingkungan destinasi investasi itu sendiri.

"Masyarakat tidak boleh menjadi korban. Apapun juga kesentosaan masyarakat itu nomor satu. Risiko investasi itu hitungan kemudian," imbuhnya.

Senada, Nov Iwandra,  Pemimpin Redaksi Haluan Kepri menilai situasi Rempang sudah kondusif. “Warga ingin didengar dan dimengerti. Jika semula nelayan, sebaiknya tetap jadi nelayan,” ujarnya.

Menurut dia sebaiknya perencanaan proyek harus menghormati kearifan lokal. Sebab tidak mudah bagi warga untuk beralih profesi. “Warga Rempang sebagian adalah nelayan. Mereka dilahirkan di kampung nelayan, bermain di laut dan bekerja juga dilaut. Jadi susah jika harus ganti pekerjaan.” 

Salah seorang nelayan warga Sembulang, Wandi berharap industri yang akan didirikan tidak akan mencemari lingkungan, terutamalaut. “Kami mendukung, tapi tolong jangan sampai laut tercemar,” pintanya.  (RK/N-2)