Pacu Inovasi Daerah, BSKDN Minta Pemkab Barito Selatan Dampingi Kelompok Usaha Bersama

KEPALA Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo memacu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel), Provinsi Kalimantan Tengah, mendampingi kelompok usaha bersama (KUB) di wilayahnya. 

Langkah tersebut dipercaya dapat meningkatkan inovasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Yusharto mengatakan pendampingan terhadap KUB dapat berupa pelatihan pengelolaan produk yang mereka hasilkan hingga mengawalnya sampai terdaftar dalam E-Katalog. E-Katalog merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan koperasi. 

Baca juga : Jelang Pemilu 2024, BSKDN: Daerah Harus Jamin Ketersediaan Anggaran dan Netralitas ASN

"KUB dicatat oleh Dinas Perdagangan, dimasukkan ke dalam E-Katalog, lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan mereka NIB (Nomor Induk Berusaha), dengan demikian ekosistem usaha dia (KUB) dapat terbentuk," ungkapnya saat menerima kunjungan Pemkab Barsel di Ruang Video Conference BSKDN, Jumat (23/6).

Yusharto juga berharap ke depan KUB di Kabupaten Barsel dapat menjadi pemasok utama kebutuhan pemerintah setempat terkait penyediaan barang atau jasa. Peran sebagai pemasok tersebut dapat dimulai dari hal sederhana seperti memasok makanan untuk kebutuhan kegiatan yang diselenggarakan Pemkab Barsel. 

Baca juga : Kemendagri Beberkan Rentetan Prestasi DKI Jakarta di Usia 496 Tahun

"Keberadaan KUB yang terbina dengan bisa memenuhi kebutuhan Pemkab Barito Selatan. Jadi untuk rapat atau kegiatan lain bisa menggunakan produk makanan punya KUB misalnya," tambahnya. 

Dia melanjutkan, ekosistem inovasi yang tercipta pada lingkungan KUB di wilayah Pemkab Barsel dapat diikutsertakan dalam gelaran Innovative Government Award (IGA) yang merupakan ajang perhargaan tahunan bagi daerah terinovatif. 

Di lain sisi, Yusharto mengingatkan Pemkab Barsel agar memantau penyebaran inovasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya. Upaya tersebut untuk memastikan tidak ada ketimpangan inovasi antara satu OPD dengan OPD lainnya. 

"Dari adanya inovasi yang pertama ini akan diikuti inovasi yang lain, output dari inovasi pertama nanti akan menjadi input untuk inovasi berikutnya di OPD yang lain, sehingga penyebaran inovasi menjadi lebih merata" pungkasnya. (RO/Z-5)