BKN Award 2023, Jatim Sabet Penghargaan Terbanyak

Jawa Timur menjadi provinsi penerima penghargaan terbanyak dalam Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2023. Rinciannya, Jatim meraih 34 penghargaan yang diberikan untuk 16 pemerintah kabupaten/kota, lima penghargaan untuk Pemprov Jatim.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan bupati/ wali kota dalam Penganugerahan BKN Award 2023 di Hotel Bumi Surabaya, Kamis (8/6).

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi bagi Instansi Pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen aparat sipil negara (ASN) di lingkup masing-masing, termasuk pemanfaatan layanan digital ASN.

Baca juga: Jawa Timur Punya 102 Desa Devisa, Terbanyak di Indonesia

Khusus untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari lima kategori, Pemprov Jatim menerima untuk semua kategori. BKN memberikan berbagai penghargaan untuk kategori Implementasi NSPK Manajemen ASN dan Pengembangan Kompetensi, masing-masing untuk kategori pertama terbaik. Diberikan pula penghargaan Ranking 2 Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT, Ranking 5 untuk Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, serta Ranking 5 untuk Perencanaan Kebutuhan Dan Mutasi Kepegawaian.

Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan baik untuk Pemprov Jatim maupun pemerintah kabupaten/ kota se Jatim.

Baca juga: Pj Bupati Flotim Serahkan SK Pengangkatan 193 P3K Tenaga Kesehatan

Kendati penghargaan yang diterima cukup signifikan, Gubernur Khofifah mengajak para ASN di Jatim untuk senantiasa berupaya menjadi lebih baik dari hari kemarin.

"Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Dengan adanya standar ini kita bisa mengajak para ASN untuk berfastabiqul khairat (berlomba menuju kebaikan),  senantiasa menjadi lebih baik sesuai dengan semangat Jatim Berkah dan optimis Jatim Bangkit," ungkapnya.

Khofifah pun mengimbau BKD Jatim untuk menjadikan BKN Award sebagai standar capaian kerja bagi ASN di berbagai sektor untuk terus beradaptasi dengan berbagai perubahan kebutuhan kompetensi global.

"Awarding seperti ini memberikan referensi standar atas kinerja seperti apa yang patut dicapai sesuai standart  kompetensi yang dibutuhkan. ASN harus kita dorong supaya memenuhi standar kompetensi yang yang dibutuhkan," ujar Khofifah.

"Melalui BKN Award, tentu kita semua dapat mengukur kapasitas manajemen ASN dari masing-masing kabupaten/kota, termasuk kami di Pemprov Jawa Timur. Untuk kepala BKD, semoga setelah ini makin banyak lagi beragam penguatan kompetensi yang terpenuhi," sambungnya.

Baca juga: Seleksi Calon ASN 2023 Terancam Batal Dibuka Tahun Ini

Salah satu tolok ukur lainnya yang disebutkan oleh Gubernur Jatim adalah indeks daya saing global. Ia mengimbau agar pengayaan diri ASN dapat menjadikan mereka sebagai SDM produktif, dan selalu dibarengi dengan pikiran terbuka terhadap perubahan.

"Di sini kita harus terus bisa berproses, harus terus bisa beradaptasi. Kita berharap supaya format seperti ini akan makin terukur, dimana kita bisa memberikan yang terbaik sesuai kemampuan kita. Mengacu pada global competitiveness index, kita harus melakukan aksi perubahan serta meningkatkan efektivitas kerja," tegasnya.

Mantan Mensos RI itu lantas menyebutkan, dari segala pengayaan itu, ASN diharapkan mampu mengatasi ketidakpastian dinamika global  melalui pemahaman komprehensif yang baik. Ini juga berhubungan dengan kemampuan pemecahan kompleksitas masalah.

"Oleh karena itu penguatan demi penguatan kita terus lakukan. Mari gencarkan sinergi baru yang menginspirasi ASN-ASN handal. Mengubah uncertainty menjadi understanding. Mengubah sesuatu yang complex menjadi lebih clear, mengubah ambiguity menjadi awareness serta mengubah volatality menjadi vision. Ini yg dikenal VUCA versus VUCA," paparnya.

Khofifah lalu mencontohkan, soft skill dan hard skills para ASN akan terasah dengan melakukan berbagai pelatihan. Seperti di BPSDM Jawa Timur yang memiliki Sistem pengembangan Kompetensi secara mandiri (Sibangkodir), hingga pengiriman pelatihan ke Malaysia dan Singapura yang memiliki daya saing SDM global jauh lebih  tinggi.

"Berbagai pelatihan kepemimpinan baik itu Pim II di BPSDM Jatim, maupun latihan kepemimpinan  administrator serta pengawas , semua pasti akan memberikan pengayaan tertentu bagi efektifitas organisasi asal ekosistemnya terbangun, " jelasnya.

"Masalah yang ada di Jatim seputar SDM ini membutuhkan kemampuan manajerial skill kita semua, perlu sinergi pemprov, pemkab, dan pemkot," imbuhnya.

Baca juga: Syarat Kartu Kuning untuk Para Pencari Kerja dan Cara Membuatnya

Sebagai informasi bahwa  penghargaan BKN Award 2023 juga diberikan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur di bawah Wilayah Kerja Kantor Regiobal II Surabaya.

Di antaranya kategori Implementasi Manajemen ASN terbaik, diraih oleh Pemerintah Kab. Banyuwangi, Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro, Kab. Jember, Kab. Lamongan, Kab. Mojokerto, Kab. Sumenep, Kab. Trenggalek,  Kab. Tulungagung, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya.

Selanjutnya, yakni kategori Perencanaan Kebutuhan Dan Mutasi Kepegawaian, penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kota Mojokerto dan Kabupaten Trenggalek yang meraih Ranking 1, Kabupaten Blitar yang meraih Ranking 2, Kabupaten Lumajang yang meraih Ranking 3, Kota Madiun yang meraih Ranking 4 dan Kabupaten Bojonegoro yang meraih Ranking 5.

Lalu ada pula kategori pengembangan kompetensi, yang Ranking 1-nya diraih oleh Pemkot Mojokerto, Ranking 2 oleh Kabupaten Tulungagung dan Ranking 4 diraih oleh Kota Madiun dan Kab. Banyuwangi.

Setelahnya, kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, terbaik pertama diraih oleh Pemkot Surabaya, kedua Kab. Tulungagung, dan Kab Trenggalek pada posisi ke empat.

Kategori Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT posisi pertama diraih oleh Kota Batu, Kab. Tulungagung dan Kabupaten Lumajang. Sementara posisi kedua diraih oleh Pemkot Madiun, posisi ketiga diraih oleh Pemkab Sumenep, Pemkot Probolinggo dan Kota Mojokerto pada posisi keempat, dan Pemkot Surabaya pada posisi kelima.

Terakhir, yakni kategori special mention-Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian, diraih oleh Pemkab Pasuruan dan Kota Probolinggo.

Puluhan penghargaan bagi Kab/Kota di Jawa Timur tersebut diserahkan pula oleh Kepala BKN kepada masing-masing Bupati/Walikota penerima.

Usai penyerahan penghargaan, Gubernur Khofifah turut melaunching Rumah ASN dari BKD Jawa Timur. Rumah ASN sendiri merupakan wadah bagi para ASN Jatim untuk berkonsultasi langsung dengan BKD seputar topik kepegawaian.

Baca juga: Jual-Beli Jabatan ASN, DPR Minta Sistem Seleksi dan Promosi Diperketat

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan apresiasinya kepada Provinsi Jatim yang berhasil meningkatkan perolehan penghargaan dari 32 pada 2022 menjadi 39 pada tahun 2023. Tidak hanya meningkat, jumlah ini juga yang terbanyak dari provinsi lain se-Indonesia.

Bima Haria juga berpesan agar Jatim tidak cepat puas dan prestasi ini terus dilakukan peningkatan. Karena itu, pihaknya menyebutkan pentingnya kesadaran atas apa yang dibutuhkan dari SDM dan tenaga kerja.

Ia mencontohkan, kerap kali instansi membutuhkan big data, tetapi hampir tidak pernah membahas kebutuhan atas data analyst.

"Kita sering dengar soal instansi yang membutuhkan Big data, tetapi tidak diiringi dengan SDM data analyst yang memadai. Karenanya kita harus memperbaiki dan melakukan adjustment bagi talent dan berbagai usulan yang diberikan," ujarnya.

"Adjustment ini perlu dilakukan karena kota bisa mudah mengetahui seseorang punya latar pendidikan apa, tetapi belum tau kita tahu kompetensi dan karakternya," tambahnya.

Di kesempatan itu, Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni turut menyampaikan rasa terimakasihnya atas berbagai penghaegaan yang diterima oleh Jatim.

Ia pun menyebutkan, penghargaan yang diterima Jatim hari ini merupakan bukti bahwa SDM unggul menjadi kunci bagi kemajuan pemerintahan Jatim.

"Sekarang yang menjadi kunci adalah talenta. Maka tugas kita adalah menyiapkan perubahan bagi tata kelola bagi sumber daya manusia. SDM unggul adalah kunci bagi tata kelola dan kemajuan pemerintahan," tegasnya. (X-7)