Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KETERLAMBATAN pencapaian target 40% vaksinasi booster atau dosis tiga di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, disebabkan masyarakat sekarang sudah
merasa nyaman dan sehat.
Capaian target vaksinasi booster hingga sekarang baru di angka 37,74%. Untuk mengejar 2,26% kekurangannya pelaksanaan vaksinasi dosis tiga itu terus digenjot.
"Masyarakat sekarang sudah merasa sehat. Hal itu salah satu penyebab
ketersendatan capaian target 40% vaksinasi booster," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Klaten, Cahyono Widodo.
Saat ditemui di sela kegiatan donor darah di Pendapa Pemkab Klaten,
Selasa (2/8), Cahyono mengatakan untuk mengejar target 40%, Dinas
Kesehatan Klaten kini terus menggiatkan vaksinasi.
Menurut Cahyono, kegiatan vaksinasi booster kini dilaksanakan di seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya baik swasta maupun
pemerintah yang ada di Kabupaten Klaten.
"Sekarang capaian vaksinasi booster sudah di angka 37,74%. Kekurangannya 2,25% atau sekitar 22.000 orang yang belum vaksinasi itu
akan kita percepat pelaksanaannya," ujarnya.
Cahyono menjelaskan vaksinasi booster sangat penting untuk kekebalan tubuh. Karena itu, warga masyarakat yang belum divaksinasi diimbau agar segera vaksinasi.
Pandemi belum hilang. Saat ini, kasus aktif covid-19 di Klaten ada 29 orang. Sebagian besar mereka menjalani isolasi mandiri di rumah masing-maing.
"Untuk antisipasi dan pencegahan covid-19, warga Kabupaten Klaten
diimbau agar tetap menjaga prokes dengan memakai masker, baik di dalam
maupun di luar ruangan," pungkasnya. (N-2)
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved