Bangun Sanitasi tanpa APBD

PEMERINTAH bertekad pada 2019 tidak ada lagi warga Indonesia yang buang air besar sembarangan.

Komitmen tersebut disambut positif Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi Indonesia (Akkopsi).

"Kami bekerja fokus untuk mewujudkan Indonesia bebas buang air besar sembarangan," kata Syarif Fasha, Wakil Ketua I Akkopsi, di Semarang, Jawa Tengah, awal pekan ini.

Di depan Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan perwakilan Water Global Practise dari World Bank Martin Albrecht, serta sejumlah bupati dan wali kota, Wali Kota Jambi itu memaparkan tentang peran Akkopsi dalam mendukung program pemerintah pusat.

Di forum yang sama, pemerintah meluncurkan aplikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Smart.

"Akkopsi dibentuk 12 kabupaten dan kota. Saat ini, organisasi sudah bertambah dengan anggota 444 kabupaten dan kota," tuturnya.

Syarif menjelaskan kepedulian kota dan kabupaten terhadap sanitasi sudah terbentuk sejak acara City Sanitation Summit 2011 di Banda Aceh.

"Dalam pertemuan itu, sudah dideklarasikan bahwa kabupaten dan kota berkomitmen mengalokasikan minimal 2% dari anggaran belanja langsung daerah untuk sektor sanitasi," jelasnya.

Pada kesempatan itu, dia mengimbau para pemimpin daerah untuk bekerja keras mewujudkan bebas buang air besar sembarangan di wilayah masing-masing.

Soal anggaran, para kepala daerah juga tidak harus selalu bergantung pada APBD atau APBN.

Mereka bisa memanfaatkan bantuan luar negeri.

"Di Jambi, sudah ada bantuan luar negeri dari Islamic Development Bank, Rockefeller, dan beberapa organisasi lain," lanjut Fasha.

Di Jambi, paparnya, pembangunan sanitasi tidak lagi menggunakan septic tank di rumah setiap warga.

Pembuangan menggunakan pipa terintegrasi dengan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Air bersih

Fasha mengakui, selain sanitiasi, pemerintah daerah juga menghadapi masalah ketersediaan air bersih dan pengolahan serta pengelolaan sampah.

Ia juga menyambut peluncuran STBM Smart yang disebutnya sangat membantu wali kota dan bupati untuk memantau kondisi di lapangan. Aplikasi tersebut memuat kondisi sanitasi di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

"Di Kota Jambi, persentase warga yang menggunakan sanitasi sudah mencapai 93%, dan Kota Sawahlunto 85%," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengapresiasi keberadaan Akkopsi dalam menginisiasi pengembangan dan pembangunan sanitasi.

"Kami berharap Akkopsi terus eksis dan maju sebagai mitra pemerintah dalam program sanitasi."

Menurut dia, selain masalah sanitasi, persoalan besar lainnya ialah ketersediaan air baku layak minum yang belum sepenuhnya dinikmati masyarakat.

Karena itu, pemerintah menempatkan masalah air bersih dan sanitasi sebagai kesatuan yang harus dikerjakan bersama-sama.

"Kalau masyarakat mendapatkan akses air bersih, jumlah orang sakit akan turun. Dengan terjaminnya akses air bersih dan sanitasi, lingkungan juga sehat, sehingga pengobatan di rumah sakit atau dokter hanya sebagai back up," ujar Nila.

Menteri berharap setiap daerah memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan sanitasi yang layak untuk masyarakat secara berkelanjutan. (AS/N-2)