Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
SEBAGAI upaya membantu pemerintah dalam meningkatkan kekebalan kelompok, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki Sumatra
Selatan menggelar vaksinasi untuk masyarakat perkebunan dan desa-desa
produktif.
Ketua Gapki Sumsel, Alex Sugiarto mengatakan, ini merupakan gerakan
Nasional vaksinasi untuk masyarakat perkebunan dan desa-desa produktif yang di bawah naungan Gapki.
"Latar belakang kegiatan ini merupakan program GAPKI Peduli," kata Alex, kemarin.
Menurutnya, di masa pandemi Gapki berupaya menudukung pemerintah untuk melakukan percepatan vaksinasi bagi masyarakat di perkebunan dan desa-desa produktif.
"Kelapa sawit adanya di desa, artinya kita membantu pemerintah mempercepat sampai desa. Karena sejauh ini vaksinasi banyak dilakukan di kota hingga kecamatan, untuk itu kami berupaya membantu vaksinasi sampai ke desa-desa," katanya.
Alex menjelaskan vaksinasi ini berkolaborasi dan bekerja sama dengan Polda Sumsel. Ditahap awal, vaksinasi diberikan sebanyak 1.100 dosis.
"Untuk yang sudah terdata saat ini ada 80 ribu dan data ini masuknya
bertahap. Sembari berjalannya vaksinasi pendataan juga terus dilakukan
sampai semua masyarakat di perkebunan dan desa-desa produktif tervaksin," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, pelaksanaan vaksinasi yang diinisiasi oleh Gapki merupakan bentuk dukungan untuk percepatan target program vaksinasi di Sumsel.
"Kita apresiasi langkah yang dilakukan ini. Inisiatif untuk melaksanakan vaksinasi bagi masyarakat ini tentu dapat mendorong percepatan pencapaian target vaksinasi di Sumsel," kata Mawardi.
Menurut Mawardi, kesadaran masyarakat saat ini untuk melakukan vaksinasi sudah cukup tinggi. Hal tersebut juga tentunya harus didukung dengan kerja sama semua pihak untuk memfasilitasi pemberian vaksinasi tersebut.
"Saat ini vaksinasi di Sumsel sudah mencapai 26,29%. Ini harus terus
ditingkatkan. Mudah-mudahan bukan hanya Gapki yang mengadakan kegiatan
vaksinasi seperti ini, bisa dari pengusaha karet, atau pengusaha lainnya," katanya
Ia menuturkan selain divaksin, juga perlu diperhatian pola hidup
masyarakat yang harus dirubah dengan cara menerapkan prokes seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tanggan dengan sabun serta mengurangi mobilitas. (N-2)
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved