Kapolda Papua: Masalah Tuntutan Pembayaran PON 2020 Segera Dilunasi

KAPOLDA Papua Irjen Mathius D Fakhiri menerangkan terkait pembayaran ke masyarakat adat atas pembangunan arena-arena pertandingan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang bermasalah akan dilakukan usai kegiatan tersebut rampung dilakukan.

"Menyangkut masalah tuntutan pembayaran dari masyarakat adat atas venue-venue PON yang bermasalah, nanti pembayarannya akan diselesaikan setelah PON dilaksanakan," kata Mathius, Selasa (31/8).

Mathius mengatakan pihaknya melakukan upaya persuasif  mengingat waktu gelaran PON tersebut sudah semakin dekat. Aparat kepolisian juga nantinya akan mendukung agar tak ada permasalahan dalam pembangunan arena tanding yang disiapkan.

Adapun gelaran PON 2020 dipastikan berjalan sesuai rencana, yakni pada 2-15 Oktober. Namun, pemerintah belum memutuskan apakah kegiatan tersebut akan dilakukan dengan atau tanpa penonton.

Polri, ucap Mathius, akan mengerahkan sekitar 6 ribu pasukan untuk melakukan pengamanan selama kegiatan PON berlangsung. Para personel nantinya akan bertugas di empat Kabupaten/Kota yang menjadi tuan rumah pelansaan PON, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Timika dan Merauke.

"Enam ribu personel Polda Papua beserta anggota polisi dan TNI dari luar Papua akan diperbantukan dalam mengamankan PON XX," pungkasnya.

Baca juga: Presiden Izinkan PON XX Papua Dihadiri Penonton

Sebelumnya, pembangunan venue PON 2020 di Papua sempat terkendala karena dipalang oleh warga sekitar. Adapun venue dipalang warga ialah venue akuatik yang berada di Kompleks Stadion Lukas Enembe Kampung Harapan, dan Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.

Pemalangan itu diduga terjadi karena masyarakat adat menuntut pembayaran hak ulayat dan masalah pembangunan jalan alternatif terkait PON.

Pertengahan Agustus lalu, polisi mencatat setidaknya ada empat lokasi pembangunan venue yang masih berproses di bawah 50% jelang penyelenggaraan PON Papua pada Oktober.

Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Irjen Imam Sugianto memastikan masalah pemalangan yang sempat dilakukan oleh masyarakat adat setempat sudah dapat diatasi.(OL-5)