Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
TIM ahli Covid-19 Jawa Tengah telah melakukan kajian terkait tingginya angka kematian di Jawa Tengah. Dari 10 rumah sakit rujukan yang diteliti, 97,2% kematian terjadi pada pasien Covid-19 yang belum divaksin.
Hal itu disampaikan Pj Sekda Jateng, Prasetyo Aribowo saat rapat bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Senin (9/8). Prasetyo menerangkan, vaksinasi memberikan dampak cukup signifikan dalam penanganan pandemi di Jateng.
Baca juga: Ganjar Bersyukur Ekonomi Jateng Bisa Tumbuh 5,66%
"Dari 10 rumah sakit di Jateng yang diteliti, ditemukan fakta bahwa 97,2% kasus kematian di rumah sakit terjadi pada pasien yang belum divaksin," katanya.
Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa angka kematian didominasi oleh pasien lansia, dengan usia di atas 45-65 tahun. Presentasi angka kematian usia ini mencapai 58,4%lebih tinggi dibanding kategori umur lainnya.
"Penelitian juga menemukan sebanyak 87% kasus kematian di rumah sakit terjadi pada pasien kategori rentan, diantaranya lansia dan mereka yang memiliki komorbid," jelasnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, dari hasil kajian itu, angka kematian memang terkonfirmasi pada lansia, komorbid dan mereka yang belum divaksin. Dan terkait vaksinasi ini, angkanya cukup besar dalam arti bisa melakukan pencegahan.
"Itu hipotesis kita. Makanya untuk rapat tadi kita ubah cara vaksinasi di Jateng. Sekarang kita cari daerah yang penduduknya banyak, lansianya banyak, komorbidnya banyak. Itu yang diprioritaskan jadi sasaran vaksinasi," jelasnya.
Selain itu, Ganjar meminta seluruh Bupati/Wali Kota fokus pada vaksinasi kelompok rentan itu. Vaksin yang diberikan ke daerah,
diminta menyasar kelompok-kelompok tersebut.
"Sementara yang dari TNI/Polri bisa menyasar yang umum. Sehingga lebih enak pembagiannya. Biar tidak berebut pada ceruk yang sama," jelasnya.
Sebab jika tidak ada pembagian, maka vaksinasi jadi tidak terarah. Apalagi, karena ingin banyak-banyakan vaksinasi, mereka membuka sentra vaksinasi yang justru menimbulkan kerumunan.
"Saya minta kabupaten/kota menyiapkan sentra-sentra vaksinasi yang lebih kecil lagi, sehingga mudah diakses masyarakat. Misalnya di kelurahan, kantor desa dan sebagainya sehingga distribusi kita jadi
lebih banyak," tegasnya.
Selain soal vaksinasi, Ganjar juga meminta Kabupaten/Kota tidak abai pada tracking dan tracing. Beberapa daerah lanjut Ganjar rendah terkait tracking dan tracing ini.
"Umpama tadi Brebes, kenapa rendah mereka jawab tidak punya PCR. Maka saya usulkan dingenjot pakai antigen atau kalau tidak pengadaan peralatan. Rembang juga sama, tapi alasan mereka karena yang positif sedikit, maka tracingnya menurun. Mudah-mudahan ini berita baik, tapi kita hars cermat apakah itu benar karena menurun atau karena kita tidak melakukan sesuatu. Saya minta teman-teman Bupati/Wali Kota memperbaiki diri semuanya," pungkasnya. (OL-6)
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved