20 Tahun Otonomi Utamakan Infrastruktur

PEMERINTAH daerah diminta memprioritaskan pembangunan infrastruktur daripada belanja pegawai.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan hal itu saat menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah ke-20 di Alun-Alun Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, Senin (25/4).

"Pembangunan kantor memang penting, tetapi lebih penting lagi (membangun) jalan, pengairan, dan infrastruktur daerah yang lain," kata Wapres.

Dalam kesempatan itu, Wapres juga meminta para kepala daerah memahami kembali tujuan otonomi, yaitu untuk memajukan masyarakat dan daerah mereka.

Jadi, bukan sekadar memenuhi kebutuhan 'operasional' pemda.

"Tujuan otonomi harus dipahami bukan untuk membeli barang, membangun kantor yang megah, ataupun membangun rumah jabatan yang besar, melainkan otonomi harus memberikan kesejateraan yang lebih baik bagi masyarakat," pungkasnya.

Hingga kini, menurut Wapres, pemerintah pusat telah memenuhi hak-hak daerah terkait dengan otonomi, seperti transfer dana daerah yang jumlahnya terus meningkat.

"Pada tahun ini, transfer pusat ke daerah mencapai Rp770 triliun. Itu (kenaikannya) 3,5 kali atau 350% dalam jangka waktu 10 tahun," lanjut dia.

Pada bagian lain, Kalla mengingatkan pentingnya kreativitas pemda dalam menggali potensi di wilayah mereka masing-masing.

"Masyarakat juga harus dilibatkan," pesan Kalla.

Dalam kesempatan istimewa itu, dua jenis penghargaan turut diberikan kepada sejumlah pemda.

"Penghargaan diberikan kepada daerah dan kepala daerah yang telah berinovasi dalam pembangunan," terang Mendagri Tjahjo Kumolo.

Mangkrak

Namun, semangat tinggi dalam pembangunan infrastruktur itu belum terlihat dalam proyek jalan lingkar utara (jalingkut) Brebes-Tegal di Jawa Tengah, yang telah lama mangkrak.

Keluhan senada juga diutarakan petani di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, lantaran saluran irigasi sepanjang 13 km yang dibangun sejak 2007 belum selesai juga.

Sejumlah LSM di Jambi menduga hal itu terjadi akibat lemahnya perencanaan dan buruknya kerja kontraktor.

Dalam merespons hal itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra VI, Bambang Hidayah, mengaku proyek irigasi Liman sudah sesuai prosedur.

"Proyeknya dikerjakan melalui program multiyear sejak 2015 dan ditargetkan selesai 2017. Alokasi dananya (APBN) Rp70 miliar.

Memang pekerjaan saat ini baru sekitar 30%," tukas Bambang.

Di sisi lain, warga di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, bahkan berinisiatif memperbaiki jalan rusak berlubang sepanjang 300 meter secara swadaya.

Pasalnya, kerusakan itu sudah 5 tahun lamanya.

"Karena sudah bosan mengusulkan, akhirnya kami berinisiatif memperbaiki karena berbahaya," ujar Kelian Banjar Tibubeleng Kelod, Penyaringan Mendoyo, Gede Sumertadana.

Kondisi sama dialami sejumlah desa di Kabupaten Tasikmalaya, Jabar.

Sudah lima tahun ini jalan penghubung antara kampung dan desa sepanjang 15 km telantar dan tidak pernah diperbaiki pemkab.

Ironisnya, menurut Ugan, 40, warga Kampung Sukananjung, Desa Sukasetia, Kecamatan Cisayong, jalan masuk rumah dinas bupati, wakil bupati, dan halaman Setda Tasikmalaya justru dalam kondisi mulus.

Telantarnya beberapa titik ruas jalan provinsi, kecamatan, dan desa juga ditemukan di Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara.

Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sebanyak 155 proyek menjadi target pembangunan infrastruktur tahun ini.

Saat melakukan sidak, Senin (25/4), Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamaksyari, mengaku khawatir penyerapan anggaran Dinas Cipta Karya (DCK) Karawang berjalan lamban.

Kepala DCK Karawang Dedi Ahdiat mengaku masih memusatkan diri pada penyerapan anggaran dengan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) untuk proyek senilai Rp2 miliar-Rp4 miliar.
(JI/TS/OL/SL/RS/CS/AD/JH/N-4)