Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
Pelaksanaan program vaksinasi bagi masyarakat Kalimantan Tengah harus tetap mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan dengan mengutamakan protokol kesehatan.
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kalteng, Sirajul Rahman, Kamis
(5/8). Ia menanggapi terjadinya kerumunan dalam proses pembagian nomor
antrian vaksin yang dilaksanakan pemerintah daerah bersama instansi
vertikal lainnya.
"Fenomena seperti ini atau melihat antusias masyarakat untuk mendapat
vaksin sangat tinggi, namun ketersediaan vaksin yang sangat terbatas,"
katanya.
Ketua DPW PKS Kalteng ini kembali mengingatkan agar seluruh elemen, baik pelaksana program maupun masyarakat tetap mengutamakan protokol kesehatan, serta menghindari kerumunan.
"Kerumunan antrian ini bisa menimbulkan bahaya kluster covid-19 yang
baru. Hal seperti itu perlu diatur jangan sampai terjadi. Yang kasihan masyarakat kita, mesti antri untuk mendaftar vaksin saja," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Suyuti Syamsul mengatakan, ke depan pihaknya akan memaksimalkan pendaftaran vaksinasi bagi masyarakat, dengan menggunakan sistem daring atau online.
Hal tersebut dilakukan, guna mengatasi adanya kerumunan massa serta
polemik yang terjadi, ketika adanya vaksinasi.
"Kami sebetulnya sudah mendorong pelaksanaan melalui online. Kalau di
puskesmas itu kan menggunakan aplikasi WhatsApp. Tapi kadang-kadang,
kita sudah menyiapkan berbagai upaya, namun yang datang ribuan orang,
sementara petugas kita hanya 20 hingga 30 orang, tentu kewalahan,"
katanya.
Bahkan sebelumnya, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan vendor
tertentu, yang menyediakan layanan pendaftaran melalui daring. Hanya saja yang masih menjadi kendala, yakni keterbatasan jumlah vaksin.
"Kami juga sudah bekerja sama dengan vendor tertentu yang gratis untuk
pendaftaran online. Tetapi keinginan besar masyarakat untuk mendapatkan
vaksin, tidak sesuai dengan kemampuan kita dalam menyediakan vaksin. Jika jumlahnya cukup, tentu tidak akan terjadi antrian," terangnya. (N-2)
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved