KASUS positif Covid-19 di Sumatra Selatan semakin meningkat saat ini. Bahkan tercatat sudah ada 20.725 kasus positif Covid-19 pada 2 Mei 2021. Dari total kasus tersebut, jumlah kesembuhan mencapai 18.128 kasus dan jumlah kematian 1.011 orang.
Karena itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian datang dan memantau langsung fasilitas kesehatan di Sumatra Selatan dalam hal menangani Covid-19. Di Palembang, Mendagri yang juga merupakan putra daerah Sumsel mengaku prihatin dengan lonjakan kasus Covid-19 yang terus meningkat pesat.
Bahkan meski sudah di deklarasikan PPKM (penerapan pembatasan kegiatan masyarakat) berskala kecil sejak 6 April lalu nyatanya tidak berpengaruh. Mendagri menilai PPKM di Sumsel hanya sebatas deklarasi dan tidak diterapkan sebagaimana harusnya.
"Saya menilai belum ada PPKM di Sumsel ini," kata Tito di Palembang, Minggu (2/5).
Keprihatinan Mendagri ini juga dikarenakan jumlah kasus positif dan angka kematian yang melampaui persentase di tingkat nasional. Ia pun meminta agar PPKM harus dilakukan dengan benar dan lebih ketat oleh pemerintah daerah dan semua pihak yang terkait. Apalagi mendekati Idul Fitri, seharusnya PPKM benar-benar dioptimalkan.
Namun sejauh ini, menurutnya, aktivitas masyarakat di Sumsel terutama di Palembang yang masih tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Apalagi di Palembang, kafe dan restoran masih tetap buka hingga lebih pukul 22.00 WIB, pasar masih ramai dan warga masih terbiasa berkerumun.
Bahkan, masih banyak acara pernikahan yang tamunya tidak memakai masker.
"Padahal di kota-kota lain seperti Jakarta atau Bandung, tidak ada lagi restoran yang buka di atas pukul 22.00 WIB," ucapnya.
Situasi ini terjadi karena tidak adanya koordinasi antarinstansi terkait sehingga tidak tercipta konsep penanganan pandemi yang tegas. "Tidak ada skenario siapa berbuat apa sehingga semua kegiatan berjalan secara auto pilot," ucap Tito.
Diakuinya, koordinasi antara instansi seperti Pemda, TNI/Polri, organisasi dan tokoh masyarakat sangat diperlukan agar pelaksanaan PPKM bisa optimal mulai dari tingkat provinsi hingga ke tingkat rukun tetangga. Mendagri menilai karena tidak optimalnya PPKM ini juga yang membuat dampak buruk penanganan Covid di Sumsel. Apalagi saat ini terlihat dari empat
indikator pandemi di Sumsel yang sebagian besar menunjukan tren negatif.
Tingkat kesembuhan misalnya, Sumsel hanya mencatatkan tingkat kesembuhan sekitar 87,7 persen, lebih rendah dibanding angka nasional sekitar 91,3 persen. Sementara angka kematian sekitar 4,7 persen lebih tinggi dibanding nasional sekitar 2,7 persen.
Adapun dari 1.600 tempat tidur yang tersedia di Sumsel, sekitar 59 persen diantaranya, sudah terisi oleh pasien Covid-19. Angka ini jauh lebih tinggi dari sebagian besar wilayah di Indonesia yakni di bawah 30 persen.
"Ini menandakan kurangnya pencegahan sehingga banyak yang terpapar Covid-19," ucap Tito.
Bahkan untuk di Palembang tingkat keterisian tempat tidur mencapai 65 persen atau mendekati standar maksimal yakni 70 persen.
"Sumsel sudah lampu kuning dan ini perlu menjadi perhatian. Saya kaget ketika Sumsel menjadi rangking satu untuk tingkat penularan tertinggi dan keterisian tempat tidur. Sebagai putra daerah adalah kewajiban saya untuk menyampaikan hal ini," ucap Tito.
Ia meminta agar pemda segera melakukan upaya yang agresif dalam penanganan Covid-19 di Sumsel. Di antaranya, PPKM dijalankan dengan sebenarnya, kegiatan di restoran, kafe dan mal harus dibatasi, keterisian maksimal hanya 50 persen dari kapasitas dan tidak boleh beroperasi di atas pukul 22.00 WIB.
Kegiatan keagamaan atau acara lain harus dibatasi tidak boleh lebih dari 50 persen dari kapasitas ruangan. Jika hal itu dibiarkan maka dapat mengundang kerumunan. "Jika ada yang melanggar segera tindak tegas, baik peringatan, kalau perlu diberikan tindak pidana ringan (tipiring)," ujar Tito.
Dalam pelaksanaannya, lanjut Tito, perlu keterlibatan semua pihak bahkan hingga ke tingkat rukun tetangga. Menurutnya, Sumsel perlu berkaca dari beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan yang mampu menekan covid-19 dengan angka kematian 1,9 persen dan tingkat kesembuhan mencapai 97 persen atau Bali yang melibatkan para pecalang dalam melaksanakan PPKM berbasis mikro.
Mereka itulah yang bertugas mendeteksi para pendatang dan melakukan karantina jika ada yang positif atau belum melakukan tes. Selain itu juga Nusa Tenggara Barat yang setiap desanya sudah menerapkan PPKM berbasis mikro dengan menyediakan ruang karantina dan juga pusat pelayanan kesehatan.
"Saya harap Sumsel bisa melihat penanganan yang sudah dilakukan di daerah-daerah lain," lanjutnya.
baca juga: PPKM
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumatra Selatan Nasrun Umar mengatakan masukan dari Mendagri akan disampaikan kepada Gubenur Sumatra Selatan Herman Deru untuk kemudian dilakukan tindak lanjut. Mengenai pendisiplinan, pemda akan segera berkoodinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah untuk melaksanakan beragam kebijakan yang tujuan akhirnya adalah menekan
tingkat penularan.
Di antaranya dengan mulai membatasi aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Hasil dari pendisiplinan ini akan terus dievaluasi untuk melihat efektivitasnya.
"Kita akan mulai dalam waktu dekat ini. Apalagi sudah mendekati waktu hari raya," pungkasnya. (OL-3)
