APARATUR sipil negara (ASN) merupakan instrumen penting dalam
meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, khususnya terkait ideologi
Pancasila. Selain menjadi mesin utama dalam jalannya pemerintahan, abdi
negara juga berjumlah banyak, sehingga memiliki dampak yang besar terhadap terjaganya nilai-nilai bernegara.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mengatakan, pascareformasi
masyarakat tidak pernah lagi mendapat pemahaman-pemahaman tentang
Pancasila sebagai ideologi negara. "Harus diakui, sejak reformasi,
soal-soal kenegaraan kita abai. Soal Pancasila dan lain-lain. Sudah 20
tahun, tak pernah ada lagi negara hadir dalam konsolidasi ideologi ke
masyarakat," paparnya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertemakan
toleransi dan keberagaman, di Bandung, Jumat (19/2).
Hal ini, tambah dia, berdampak terhadap munculnya kasus-kasus yang tidak mencerminkan sikap saling menghormati perbedaan terutama saat kontestasi politik berlangsung. "Kita bisa melihat saat kontestasi politik praktis, semua muncul. Medium menggunakan perbedaan sangat rawan," katanya.
Oleh karena Itu, Bedi memastikan negara harus bergerak cepat untuk
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai berbangsa dan bernegara. "Salah satunya ASN sebagai ring pertama," katanya.
Menurut dia, ASN merupakan warga yang berkarir dan mendapat peran
strategis dalam keberlangsungan negara. Sebab, ASN bisa masuk ke dalam sistem negara seperti pendidikan, keuangan, dan sektor lainnya.
"Kalau dia berbeda dalam menerapkan nilai-nilai bernegara, dia bahaya,"
katanya seraya menyebut di Jawa Barat terdapat 50 ribu ASN yang menjadi
unsur penting dalam menjaga keberlangsungan negara.
Oleh karena itu, Bedi meminta pemerintah baik pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memberikan pembinaan terhadap ASN.
"Di Jawa Barat, saya berharap Kesbangpol jadi leading sector untuk
kelestarian ideologi di negara kita. Di lingkungan pemerintahan dulu,"
katanya. Terlebih, lanjut Bedi, saat dilantik, ASN mengucap sumpah setia kepasa Pancasila.
"Jadi tidak menyalahi kalau kita concern ke ideologi negara kita. Jangan saat terjadi kontestasi politik praktis, perbedaan masuk menjadi
komoditas politik praktis," katanya.
Kepala Kesbangpol Jawa Barat Iip Hidajat mengatakan, pihaknya terus
berupaya dalam membina ASN. Pihaknya menyadari pentingnya peran aparatur negara dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.
"Makanya kami mengumpulkan semua dalam pembahasan ini," kata dia.
Nantinya, dia berharap adanya satu rumusan tentang konsolidasi ideologi
bagi ASN.
"Dalam pelatihan ASN, harus ada materi pelatihannya (wawasan ideologi).
Lalu kita masuk ke kurikulum lokal, nanti dikolaborasikan," katanya.
Disinggung adanya kasus intoleransi di Jawa Barat, Iip tidak
memungkirinya.
Terlebih, menurut dia Jawa Barat memiliki penduduk paling banyak dan
heterogenitas yang tinggi. "Jadi dinamikanya tinggi," kata dia.
Namun, Iip menolak jika warga Jawa Barat tidak cakap dalam menghargai
perbedaan. "Yang ada itu mempertanyakan IMB rumah ibadah, bukan melarang kegiatan ibadah," katanya.
Oleh karena itu, Iip juga mengajak semua pihak untuk menyamakan persepsi dalam memandang setiap persoalan menyangkut kasus intoleransi. "Kita harus samakan dulu persepsinya," kata dia. (N-3)
