BMKG Pastikan Peralatan Operasional Dukung Mitigasi Bencana

KEPALA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengaku telah melakukan serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Provinsi DIY dan Jawa Tengah sepanjang bulan lalu. Hal itu dia lakukan untuk memastikan peralatan operasional untuk monitoring kegempaan dan memberikan peringatan dini tsunami tetap terjaga dan menghasilkan data yang akurat sebagai upaya mendukung mitigasi bencana.

Pengecekan dilakukan pada pembangunan shelter dan pemasangan seismograph mini regional di berbagai lokasi, antara lain di DIY yaitu di Candi Abang yang berlokasi di Blambangan, Kabupaten Sleman, dan juga di Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, serta di Jawa Tengah yaitu di Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo.

Baca juga: Pentingnya Mitigasi Bencana Alam Berbasis Ekosistem

Kegiatan yang sama juga dilakukan Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami Rahmat Triyono di beberapa daerah di Buleleng, Bali. Begitu juga lokasi-lokasi lainnya seperti di Papua, Maluku, Sulawesi, NTT, NTB, Jatim, Jabar, dan wilayah Sumatera, pengecekan dilakukan oleh tim Pusat Gempabumi dan Tsunami.

Selain pengecekan pada pembangunan danpemasangan seismograph baru yang tahun ini ditargetkan terpasang di 39 lokasi, juga dilakukan pengecekan dan kalibrasi terhadap sensor-sensor seismograph, accelerometer, serta intensitymeter yang telah terpasang dan beroperasi sejak tahun 2009, yang berfungsi untuk merekam sinyal gempabumi dalam sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (Indonesia Tsunami Early Warning System - InaTEWS).

"Alhamdulillah, meskipun batas life time-nya rata-rata hanya 10 tahun, namun sensor-sensor tersebut masih beroperasi dengan baik hingga saat ini, dan  selalu terkalibrasi rutin," jelas Dwikorita.

Dwikorita yang didampingi oleh Deputi Meteorologi Guswanto juga menambahkan, sejak 2008 hingga 2018, Peringatan Dini Tsunami di Indonesia  disebar BMKG ke masyarakat melalui BNPB dan BPBD pada menit ke lima setelah guncangan gempa terekam seismograph. Sehingga waktu yang tersisa untuk proses evakuasi masyarakat masih 15 menit, jika datangnya tsunami pada menit ke-20 seperti skenario tsunami akibat gempabumi megathrust di dasar Samodra Hindia sebelah selatan Pulau Jawa atau di sebelah barat Pulau Sumatera.

Sejak 2019 BMKG Indonesia, kata dia juga mulai berinovasi dengan melahirkan Warning Receiver System New Generation (WRS -NG), sehingga mereka dapat memberikan informasi gempa bumi pada menit ke-2 setelah gempa dan Peringatan Dini Tsunami mulai menit ke-3 sampai menit ke-4 setelah gempabumi terekam, seperti halnya Jepang.

Secara otomatis seketika peringatan dini tersebut dapat disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi, baik melalui SMS blasting, media sosial @infoBMKG, telegram, aplikasi mobile phone info BMKG, Youtube, televisi, dan website.

Namun belajar dari pengalaman kejadian tsunami yang tidak lazim (inconventional tsunami) seperti yang terjadi di Palu pada 2018, waktu datangnya tsunami pada menit ke-2 dan ke-3, yang berarti lebih cepat dari peringatan dini, maka saat ini BMKG sedang berupaya agar dapat memberikan peringatan lebih cepat lagi.

Fakta dan data telah menunjukkan bahwa Tsunami di Indonesia dapat terjadi secara tidak lazim, yaitu sangat cepat karena sumber pembangkit tsunami sangat dekat dengan pantai. Karena itu masyarakat tidak dapat bergantung pada kemajuan teknologi, namun harus juga tetap terus memelihara dan menerapkan kearifan lokal yang sudah berkembang di masyarakat, yaitu penyelamatan diri secara evakuasi mandiri.

"Meski teknologi terus berkembang, tetapi belum bisa menandingi tsunami yang datangnya sangat cepat seperti kejadian di Palu, oleh jarena itu kearifan lokal tetap harus diterapkan oleh masyarakat. Dengan kearifan lokal bahwa saat merasakan goyangan gempabumi, maka itulah peringatan dini, tidak perlu menunggu lagi peringatan dini dari BMKG atau menunggu sirene berbunyi, langsung segera lakukan evakuasi atau lari menuju ke tempat yang lebih tinggi dan aman," ujar Dwikorita.

Selain mengecek sejumlah peralatan operasional, Dwikorita juga menyempatkan diri bertemu dengan kepala daerah dan pemangku kepentingan dalam penanganan bencana seperti BPBD. Dwikorita beraudiensi dengan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji di Kantor Bupati Cilacap. Dalam kesempatan itu Dwikorita menyerahkan Buku Katalog Gempabumi dan Tsunami kepada Bupati Cilacap. Selain ke Cilacap, Dwikorita beserta jajaran juga meninjau BPBD Kebumen dan Wonosobo, untuk  mengecek peralatan BMKG yang telah terpasang.

Ia memastikan BMKG akan selalu mendukung BPBD dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi gempabumi - tsunami di setiap daerah serta untuk mengantisipasi cuaca ekstrem dalam mewujudkan zero victim.

Kepada Sekda Kabupaten Wonosobo One Andang Wardoyo yang mendampingi kunjungan tersebut, terkait alat pemantau gempabumi yang berlokasi di kantor Kecamatan Kretek, Wonosobo, Dwikorita menjelaskan bahwa utamanya untuk memantau gempa megathrust.  Namun karena sistem tersebut merupakan jaringan nasional, manfaat sensor yang terpasang di Wonosobo tidak terbatas hanya untuk kabupaten tersebut.

Pada kesempatan itu, Dwikorita mengingatkan agar perlunya pemetaan wilayah dan penataan ruang di daerah yang rawan bencana baik bencana gempabumi ataupun longsor di dataran tinggi tersebut.

Peninjauan dan cek peralatan juga di lakukan di Stasiun Geofisika Banjarnegara, Jawa Tengah.  Inovasi yang dilakukan Stasiun Geofisika BMKG di Banjarnegara tersebut berupa Multihazard Early Warning System dalam tampilan WRS (Warning Receiver System) New Generation yang  menampilkan multi informasi peringatan dini baik untuk cuaca, iklim dan gempabumi, serta perkembangan informasi terkait protokol kesehatan covid-19. (RO/A-1)