Maluku Siapkan SDM Sambut Blok Masela di Darat

PUBLIK Maluku menyambut gembira keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas pembangunan kilang pengolahan Blok Abadi Masela di darat atau on shore.
Keputusan ini sesuai dengan perjuangan masyarakat Maluku karena bila dibangun di darat secara ekonomi akan menguntungkan bagi masyarakat. Namun masalah lain muncul pasca keputusan Presiden ini. Yakni lokasi pembangunan kilang yang menjadi rebutan dua kabupaten.

Gubernur Maluku Said Assagaff menyatakan atas nama masyarakat Maluku pihaknya menyampaikan terimakasih kepada Presiden Jokowi, karena keputusan pembangunan kilang di darat sesuai dengan keinginan masyarakat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku pun mulai mengambil langkah-langkah kesiapan daerah untuk pembangunan kilang di darat.

Gubernur mendesak pemerintah pusat agar secepatnya membangun kilang tersebut sehingga dampak ekonomi segera dirasakan masyarakat. Namun yang paling utama saat ini, menurut Gubernur, adalah menyiapkan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan pelatihan kerja bagi generasi Maluku agar tenaga mereka bisa dipakai di Blok Masela.

"Setelah ini, kami tentu berharap agar secepatnya dibangun kilang di Blok Masela. Yang paling penting bagi saya saat ini menyiapkan SDM, saya juga secepatnya minta ke Kementrian Tenaga Kerja agar kita fungsikan lagi balai-balai latihan kerja untuk mengantisipasi masalah tenaga kerja yang akan dipakai di Blok Masela," kata Gubernur, Minggu (27/3).

Selain itu, pihaknya akan memberikan beasiswa bagi mahasiswa dan siswa untuk disekolahkan pada bidang migas sehingga tenaga mereka dapat dipakai. Pemprov Maluku juga mendorong perusahan yang akan mengelola Blok Masela memberikan beasiswa bagi generasi muda Maluku masuk perguruan tinggi di bidang migas.
Gubernur menyatakan pembanguan kilang di darat tersebut diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sekitar 7.000 orang. "Kita persiapkan SDM agar tidak kalah bersaing dengan orang lain, sehingga masyarakat kita tidak sekedar menjadi penonton di daerahnya sendiri," katanya.

Gubernur juga berharap kedepan badan usaha milik negara, perbankan, dan badan usaha milik daerah (BUMD) dapat dilibatkan dalam pengelolaan Blok Masela sehingga mendatangkan pemasukan bagi daerah dan masyarakat.

Terkait lokasi pembangunan kilang, apakah di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) atau Maluku Tenggara Barat (MTB), seperti yang mulai diperebutkan saat ini, gubernur menyerahkan sepenuhnya hasil studi tim yang dibentuk nanti.
Kedua daerah itu diminta tidak lagi ribut soal di mana lokasi pembangunan kilang karena posisi Blok Masela berada di kedua daerah yang sama-sama menguntungkan.

Secara pemerintahan, Blok Masela berada di Laut Arafura, wilayah Kabupaten MBD namun saat proses penelitian gas, daerah ini masih berada di Kabupaten MTB. Menurut Gubernur, pulau-pulau di dua kabupaten itu bisa dibangun kilang.

"Bagi kami yang penting Presiden sudah putuskan di darat. Soal lokasi kilang, apakah itu di MBD atau di MTB, kita serahkan hasil studi nanti, mana yang lebih menguntungkan buat masyarakat Maluku," katanya.

Untuk mencegah konflik soal lokasi pembangunan kilang di antara dua wilayah itu, Gubernur menyatakan awal April ini akan memanggilBupati MTB dan MBD untuk membicarakan masalah tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah saat pembangunan nanti.

"Awalnya kan kita inginkan di darat, sekarang pemerintah sudah putuskan, karena itu jangan lagi kita buat suasana di darat tidak baik," katanya.

Terkait dengan pembangunan lokasi kilang ini, Kepala Pusat Studi Lingkungan Universitas Pattimura Ambon, Abraham Tulalessy menyatakan keputusan Presiden Jokowi soal pembangunan Blok Masela di darat harus diwaspadai. Karena konflik perebutan lokasi kilang antar-Kabupaten MTB dan MBD bisa dikondisikan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Blok Masela di darat dengan memaanfatkan situasi ini sehingga tercipta instabilitas. Dan pada akhirnya pemerintah mengubah lagi keputusan di laut.

"Kita harus memaspadai keputusan ini, karena pihak-pihak yang inginkan di laut tetap berjuang, dan ini belum tuntas. Dalam artian, bisa saja konflik-konflik yang sudah tertata dibawa kemudian muncul lantara perebutan antara MTB dan MBD soal penempatan kilang. Ini bisa saja dikondisikan, dan ketika ada benturan di tingkat masyarakat bisa saja para pejuang di laut atau off shore ini mereka bilang daripada ribut-ribut di darat antarkabupaten, ya sudah kita bawa saja di laut," kata Abraham, yang selama ini lantang bersuara agar Blok Masela dikelola di darat.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Maluku Elviana Pattiasina meminta pemerintah untuk memperhatikan hak-hak masyarakat setempat seperti lahan, hak ulayat yang akan digunakan untuk pembangunan kilang.

"Terkait lahan milik warga, saya ingatkan dari awal agar proses pengambilalihan lahan itu tidak boleh merugikan warga setempat. Karena, ini sering terjadi saat ada perusahan yang masuk, warga pemilik lahan sering jadi korban, mereka ambil lahan seenaknya, lahan dibeli murah tidak sesuai keingginan warga," katanya. (OL-4)