Demi Keadilan, Graduasi PKH Meningkat

PROGRAM Keluarga Harapan digulirkan untuk memberdayakan warga miskin. Karena itu, fungsi pendamping sangat penting guna membantu warga meningkatkan ekonomi keluarga.

"Pendamping PKH harus bekerja keras. Targetnya, keluarga yang mereka dampingi harus mampu graduasi, naik kelas," ujar Menteri Sosial Juliari P Batubara, saat bertemu para pendamping PKH di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, akhir pekan lalu.

Pada 2021, Juliari menargetkan ada 30% dari total 10 juta keluarga penerima manfaat PKH yang graduasi. Dengan mereka naik kelas, ada kesempatan bagi warga miskin lain bisa dibantu PKH.

Pemerintah, lanjutnya, telah menargetkan tingkat kemiskinan bisa dipatok turun hingga 7%-6,5% pada 2024. PKH yang memiliki kuota 10 juta keluarga menjadi salah satu upayanya.

"Masalahnya, sampai saat ini, 95% penerima PKH itu-itu saja. Ini tidak bisa menurunkan kemiskinan jika masih terus berlanjut," imbuhnya.

Anggaran PKH hampir Rp40 triliun. "Harus bisa menurunkan angka kemiskinan."

Di Jambi, Pjs Gubernur Restuardy Daud memberi perhatian khusus pada upaya pembinaan berkelanjutan bagi komunitas adat terpencil suku Anak Dalam. Dia juga sudah mendatangi salah satu kelompok ini yang bermukim di pinggiran Dusun Lubuk Bungo, Sungai Ulak, Kabupaten Merangin.

"Saya ingin harkat dan martabat kehidupan warga suku Anak Dalam bisa ditingkatkan. Harus sejajar dengan masyarakat kebanyakan," tandasnya.

Ia mengaku tidak mudah mewujudkannya. "Dibutuhkan kepedulian banyak pihak. Pemerintah provinsi berusaha melakukannya dengan memberi bantuan kolam dan bibit ikan."

Sementara itu, di Tasikmalaya, Jawa Barat, masalah sosial berupa kasus kekerasan dalam rumah tangga marak terjadi di masa pandemi. "Tahun ini, selama pandemi, jumlah kasusnya meningkat," kata Kabid Pemberdayaan Perempuan Yayah Wahyuningsih. (AP/SL/AD/N-2)