Bangun Kantor Gubernur Sumsel Untuk Keseimbangan Ulu dan Ilir

PEMERINTAH Provinsi Sumatra Selatan saat ini sedang memulai pembangunan kawasan kantor pemerintahan terpadu baru seluas 40 hektare di kawasan Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang. Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan kantor gubernur Sumsel yang berlokasi di Jl Kapten A Rivai merupakan kantor urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Dia pun menetapkan bangunan kantor tersebut sebagai bangunan warisan budaya (heritage) yang ditetapkan dan tidak boleh diubah bentuknya karena usia bangunan telah lebih dari 50 tahun.

"Kantor tersebut menjadi sebagai satu-satunya aset yang masih bertahan sebagai pelayanan pemerintahan. Tetapi, saya khawatir kalau tidak kita jaga, tetap digunakan sebagai tempat pelayanan yang aktif, takut terjadi apa-apa karena usianya sudah lebih dari 50 tahun," jelas gubernur, Selasa (27/10).

Menurut dia, dengan dibangunnya perkantoran baru terpadu akan membuat kawasan tersebut menjadikan daerah di sekitarnya.

"Pasti ada keseimbangan Ilir dan Ulu karena daerah tersebut masuk Kelurahan Keramasan," ujarnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sumsel, Basyaruddin Akhmad mengatakan, pembangunan kawasan perkantoran baru tersebut bertujuan agar terjadinya percepatan keseimbangan pembangunan antara wilayah Seberang Ulu dengan di Seberang Ilir.

"Kawasan tersebut diharapkan menjadi bangkitan (prime over) daerah Seberang Ulu di samping kawasan Jakabaring yang merupakan center of gravity. Ini jadi pemicu dan pemacu wilayah seberang ulu. Apalagi, sudah ada perumahan Citraland, terminal terpadu Karya Jaya, dan tol," kata Basyar.

Basyar menjelaskan, dalam membangun kawasan tersebut pihaknya tetap memperhatikan aspek lingkungan sehingga dampak lingkungan dapat diminimalkan. Adapun konsep besar pembanguanan dengan pembagian 70 persen tanah untuk bangunan dan 30 persen sisanya untuk ruang terbuka hijau. Untuk mendukung kawasan tersebut menjadi daerah hijau juga akan dibuatkan danau dengan luas 9-10 hektare yang dihubungkan dengan kanal-kanal.

"Jadi, area ini menjadi green area untuk area terpadu. Ada untuk resapan air, untuk menampung air karena bangunan ini di daerah rawa. Kantor terhubung dengan kanal atau jalan," jelas Basyar.

Menurut dia, pembangunan wilayah tersebut juga akan jadi percontohan pengembangan wilayah di daerah lain di Sumsel. Saat ini proses pembangunan telah berjalan di fase awal yaitu pada pekerjaan penimbunan tanah (land consolidation).

baca juga: Efek Pandemi, Usaha Pariwisata Harus Sertifikasi CHSE

Rencananya, kawasan tersebut akan bisa diaktifkan atau digunakan pada 2023 sebab pembangunan akan dilakukan bertahap mulai dari pembangunan kantor gubernur Sumsel pada 2021, lalu kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumsel pada tahun 2022 dan proses penyelesaian pada tahun 2023. Dana pembangunan kawasan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Sumsel.

"Semua lahan sudah bebas, informasi dari BPKAD sudah hak pakai. Proyek ditargetkan selesai di 2023 sesuai dengan selesainya pemerintahan periode Herman Deru," pungkasnya. (OL-3)