Jabar Perkuat Pelayanan Kesehatan

JAWA Barat sehat bukan sekadar angan.

Para pegiat kesehatan di wilayah itu terus bekerja keras mewujudkannya.

Setahap demi setahap masalah kesehatan dibenahi.

Salah satunya, ribuan pusat kesehatan masyarakat alias puskemas dibangun untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga.

"Sarana dan prasarana kesehatan sudah tersebar merata di seluruh Jawa Barat. Kami sudah memiliki 1.065 puskesmas, 1.050 puskesmas pembantu, dan dokter mencapai 1.441 orang. Selain itu, Jawa Barat memiliki 31 rumah sakit," ujar Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Alma Lucyati, di Bandung, Senin (21/3).

Sarana dan prasarana kesehatan itu terbukti mampu mengangkat pencapaian indeks pembangunan manusia di Jawa Barat hingga mencapai 73,31 pada 2015.

"Pencapaian ini salah satunya ditunjang banyaknya akses ke layanan kesehatan yang bermutu," lanjut Alma.

Selain sarana kesehatan, sektor kesehatan di Jabar juga mendapatkan dukungan dari organisasi Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI).

Organisasi itu membantu pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan primer kesehatan.

Selain mengurus masalah kesehatan utama, tahun ini Dinas Kesehatan Jawa Barat juga kudu bekerja keras menanggulangi dampak banjir pada masalah kesehatan di Kabupaten Bandung.

Upaya itu digulirkan setelah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan pemerintah kabupaten serta kota.

"Banjir merupakan pelajaran bahwa manusia tidak bisa melawan alam. Solusinya, manusia harus ramah terhadap alam," jelas Alma.

Dampak banjir bagi kesehatan dapat diminimalkan dengan pola hidup bersih dan sehat.

Masyarakat harus dibiasakan membuang sampah di tempat yang sudah disediakan.

"Di lokasi banjir, kami harus mengatasi munculnya sejumlah penyakit, di antaranya infeksi saluran pernapasan akut, penyakit kulit, dan gangguan pencernaan. Alhamdulillah, stok obat masih mencukupi," tambah Alma.

Program perumahan

Masih di Jawa Barat, pemerintah provinsi juga terus berkonsentrasi menggulirkan fasilitas perumahan bagi rakyat, khususnya warga berpenghasilan menengah ke bawah.

Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Jabar Bambang Irianto menyatakan, untuk menyukseskan program perumahan bagi rakyat, pihaknya membutuhkan dukungan lintas sektoral, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat, dunia usaha termasuk pengembang perumahan.

Dukungan fasilitas perumahan rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah, seperti program 1 juta rumah merupakan langkah untuk merespons persoalan perumahan dan permukiman.

"Masalah masyarakat di sektor ini ialah belum memiliki rumah, permukiman kumuh, dan rumah tidak layak huni," lanjut Bambang.

Pihaknya sudah menyiapkan solusi untuk mengatasinya.

Soal kepemilikan rumah diatasi dengan bantuan keuangan melalui fasilitasi likuiditas perumahan, di antaranya fasilitas subsidi bunga KPR sebesar 5%.

Itu jelas meringankan warga, karena rata-rata bunga KPR ada di kisaran 12%.

Untuk mengatasi rumah kumuh, bantuan yang diberikan berupa sarana dan prasarana, seperti perbaikan akses jalan, dan penerangan jalan umum.

Sementara itu, untuk rumah tidak layak huni, program perbaikannya diintegrasikan dengan program pemkab dan pemkot.

Targetnya, pada 2019, tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Jawa Barat.

Sejalan dengan itu, juga dilaksanakan perbaikan sanitasi.

Tahun ini, alokasi perbaikan rumah tidak layak huni diperuntukkan 1.000 rumah. Setiap rumah mendapat bantuan Rp7,5 juta-Rp15 juta.

"Besaran dana disesuaikan dengan kondisi rumah dalam kategori rusak ringan, sedang, dan berat. Yang terberat mendapat sokongan dana Rp15 juta," jelas Bambang. (N-2)