Masyarakat kian Patuh Gunakan Masker

KESADARAN masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, terutama penggunaan masker di ruang publik semakin meningkat.

Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan, menyambut gembira perubahan tersebut. "Tingkat kesadaran masyarakat kita mulai meningkat. Kedisiplinan memakai masker di tempat umum tidak boleh kendur, harus terus ditingkatkan lagi," kata Erzaldi, Rabu (14/10).

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat menggunakan masker di Babel, tidak terlepas dari kerja keras Satgas Covid-19 Babel, peran serta pihak kepolisian, Satpol PP, serta Satgas Covid-19 kabupaten/kota.

"Personel gabungan kita terus mendisiplinkan masyarakat melalui kegiatan operasi yustisi sesuai Peraturan Gubernur No 47 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan dalam penanganan covid-19," tambahnya.

Pergub 47/2020 mengatur mengenai denda bagi pelanggar prokes covid-19 dan sanksi sosial bagi pelanggar. Masyarakat yang tidak mengenakan masker dikenai denda sebesar Rp50 ribu, sedangkan pengelola usaha dan pimpinan perusahaan yang tidak menerapkan prokes diganjar denda Rp5 juta hingga Rp10 juta.

Gencarnya Operasi Yustisi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, juga telah membuahkan hasil. Perilaku masyarakat mulai berubah dengan kesadaran tinggi menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

Plt Kepala Satpol PP Kabupaten Cianjur, Hendri Prasetyadhi, menuturkan salah satu indikator efektifnya pelaksanaan operasi yustisi, yaitu berkurangnya jumlah pelanggaran. Saat ini, rata-rata pelanggar yang terjerat di setiap check point, pada kisaran 10-30 orang. Sebelumnya, pelanggar berjumlah ratusan orang.

Warga yang ditindak karena tidak menggunakan masker beralasan lupa. "Kebanyakan kalangan milenial mengaku lupa," ujarnya. Selain pejalan kaki dan pengendara, operasi yustisi menyasar pelaku usaha, seperti restoran, rumah makan, kedai, kafe, dan sejenisnya.

Tatap muka

Dari Yogyakarta dilaporkan, sekalipun penularan virus korona kian landai, Pemerintah Kota Yogyakarta belum akan mengizinkan kegiatan belajar-mengajar tatap muka.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, beralasan kondisi sekitar Kota Yogyakarta masih fluktuatif. Kondisi demikian harus menjadi pertimbangan sebab siswa sekolah di Kota Yogyakarta banyak juga yang berasal dari luar kota. "Alasan kedua kenapa belum diizinkan kegiatan tatap muka di kelas karena harus dengan persetujuan orangtua atau wali murid. Belum semua orangtua sepakat untuk dilakukan tatap muka," kata dia.

SD di Kota Yogyakarta sebanyak 175 dengan jumlah siswa 43.861, sedangkan SMP tercatat 65 sekolah dengan jumlah siswa 20.268.

Kuota data bantuan pemerintah sudah dikirimkan kepada tiap-tiap siswa agar proses pembelajaran daring berjalan lancar.

Heroe menambahkan, terhadap siswa yang kesulitan mengikuti mata pelajaran tertentu, baik baca dan tulis maupun hitungan, semua sekolah membuka konsultasi yang dibatasi maksimal 10 siswa setiap pertemuan dengan prokes ketat. (BB/BK/AT/N-1)