Kalsel Minta Presiden Bantu Atasi Krisis Listrik

GUBERNUR Kalimantan Selatan Sahbirin Noor meminta Presiden Joko Widodo turun tangan membantu mencari solusi penyelesaian krisis energi listrik di wilayah tersebut.

Hal ini disampaikan Sahbirin, Kamis (17/3), usai mendengarkan laporan dari pihak PLN wilayah Kalsel-Kalteng terkait kondisi krisis listrik dan hambatan di lapangan operasional pembangkit PLN.

"Krisis listrik ini merupakan masalah klasik dihadapi Kalsel dan provinsi lain di Kalimantan sejak lama. Karena itu kita meminta bantuan Presiden untuk mengatasi persoalan krisis energi yang telah merugikan masyarakat secara luas," tuturnya.

Gubernur Kalsel juga mendesak PLN segera mengatasi kondisi krisis listrik, karena masyarakat sudah sangat resah dan beberapa kali muncul aksi demo yang berujung tindakan anarkis dengan merusak fasilitas milik PLN. Lebih jauh dikemukakan Sahbirin, persoalan krisis listrik ini menjadi bahasan utama Forum Gubernur se-Kalimantan yang mendesak adanya interkoneksi sistem kelistrikan wilayah Kalimantan.

"Sungguh ironis, Kalimantan punya sumber daya alam batubara tetapi mengalami krisis energi," ucapnya.

Sementara itu, Manager Transmisi dan Distribusi PLN wilayah Kalsel-Kalteng Herry Santoso mengatakan defisit pasokan listrik sebesar 80 megawatt saat ini ditargetkan teratasi pada Juni mendatang. Defisit pasokanlistrik PLN disebabkan adanya kerusakan dan program perbaikan serta pemeliharaan rutin sejumlah pembangkit utama PLN yaitu PLTU Asam-asam, Kabupaten Tanah Laut, dan PLTU Tabalong. Sejauh ini PLN telah mengambil langkah-langkah mengatasi krisis listrik dengan menyewa 50 mesin pembangkit dari Riau dan Bali berkapasitas total 50 megawatt.

Selain itu, upaya percepatan pembangunan jaringan transmisi PLTU Bangkanai berkapasitas 150 mw dan PLTU Pulang Pisau berkapasitas 60 mw. Sayangnya pembangunan transmisi ini terganjal masalah ganti rugi lahan dan adanya aksi premanisme masyarakat lokal sehingga tahapan pembangunan transmisi tertunda.

Jaringan transmisi yang dibangun PLN meliputi jalur Muara Teweh-Buntok (Kalteng) sepanjang 117 kilometer dengan jumlah tower yang harus dibangun sebanyak 315 tower. Selanjutnya jalur transmisi Buntok-Tanjung (Kalsel) sepanjang 83 km dengan jumlah tower 238 tower. Namun jumlah tower yang baru terbangun masing-masing 291 tower untuk jalur Muara Teweh-Buntok dan 165 tower untuk jalur Buntok-Tanjung.

"Warga meminta ganti rugi hingga Rp500 juta untuk tiap tapak tower dibangun, warga juga meminta pembayaran Rp5 juta untuk tiap pohon yang ditebang dan biaya jutaan rupiah jika jalur transmisi melintasi tanah atau perkampungan warga. Semua ini telah mengambat proses percepatan pembangunan transmisi karena dana PLN sangat terbatas," ucapnya.(OL-4)