Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan prioritas dan komitmen Pemkab Muba. Dinas Perikanan berhasil mengajukan konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) bagi nelayan, dan Kementerian ESDM akan melakukan verifikasi. Verifikasi itu bagian dari program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).
"Kita mulai melakukan verifikasi nelayan di Muba, apakah sesuai atau tidak dengan data yang disampaikan Dinas Perikanan Muba," ujar anggota tim verifikasi dari Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Lewi, Jumat (10/7).
Dikatakan Lewi, verifikasi ini berkat kerja cepat dan tanggap dari Dinas Perikanan Muba dalam mendata nelayan sehingga bisa langsung diajukan untuk diikutsertakan dalam program konversi BBM ke BBG. Di mana nelayan yang nantinya mendapat bantuan harus memenuhi syarat.
Baca Juga: Nelayan Belum Tersentuh Bansos Dampak Covid-19
Adapun syarat nelayan penerima bantuan, di antaranya harus memiliki kartu nelayan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), memiliki perahu bermesin, menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.
"Ini berdasarkan Perpres 38 tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran," jelas dia.
Adapun bantuan bersifat gratis kepada nelayanan ini berupa satu unit mesin kapal, satu set konverter kit kapal penangkap ikan dan pemasangannya yang terdiri atas pipa penyaluran, regulator, pencampur (mixer), serta peralatan lainnya dan tabung LPG 3 Kg beserta isinya, lalu alat pendukung lain.
"Tahun ini ada 25.000 paket bantuan mesin konversi yang diberikan untuk seluruh nelayan di Indonesia. Muba kita belum tahu berapa banyak nelayan yang menerima karena masih verifikasi," beber dia.
Sementara, Plt Kepala Dinas Perikanan Muba, Hendra Tris Tomy, mengatakan, adanya bantuan ini merupakan dorongan dari Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin yang sebelumnya mendapatkan tawaran dari Kementerian ESDM terkait bantuan konversi BBM ke BBG untuk nelayan.
"Kita telah menyampaikan data usulan calon penerima ke Kementerian ESDM berupa data nelayan dan data kapal, baik itu merk mesin, type mesin kurang dari 7,5 Hp, daya mesin, jenis bahan bakar, dan jenis alat tangkap sesuai dengan format," terang dia. Ia menambahkan pihaknya mengajukan data 505 nelayan.
Dengan adanya konversi ini, sambung dia, dipastikan adanya penghematan anggaran yang dikeluarkan nelayanan dengan hitungan jika menggunakan bahan bakar bensin dengan harga jual Rp6.500 per liter estimasi penggunaan 5 liter per hari, maka setiap bulannya anggaran yang dikeluarkan nelayan sebanyak Rp975.000.
"Sedangkan jika menggunakan LPG dengan harga Rp18.000 per 3 Kg estimasi kebutuhan 1,2 Kg per hari, maka anggaran perbulan yang dikeluarkan sebesar Rp240.000. Dengan begitu, nelayan dapat menghemat Rp 735.000 setiap bulannya," tandas dia. (DW/OL-10)
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Hukum seharusnya berfungsi sebagai tools of justice, alat untuk menegakkan keadilan, bukan berubah menjadi tools of politics demi memperoleh dukungan masyarakat.
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Di Provinsi Aceh, dari total 156 SPBU, sebanyak 151 SPBU atau sekitar 97% telah kembali beroperasi.
Anggapan bahwa mengisi bensin di siang hari mendapatkan volume lebih sedikit ketimbang di malam hari memang memiliki landasan ilmiah, namun dampaknya tidaklah signifikan.
Pemerintah targetkan 1.285 desa terlistriki hingga 2025 melalui Program Lisdes ESDM dan PLN.
BPJS Ketenagakerjaan Palembang bersama Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin sinergi untuk perlindungan jaminan sosial bagi 45.000 masyarakat miskin pekerja rentan tahun 2025
PASANGAN M Toha-Rohman mengalami peningkatan elektabilitas di Pilkada Musi Banyuasin berdasarkan survei FIXPOLL Indonesia.
Debat pilkada Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, diwarnai aksi walk out oleh pasangan nomor urut 2, Toha-Rahman, Rabu (20/11)
PASANGAN nomor urut 2 Pilkada Musi Banyuasin M Toha dan Rohman elektabilitasnya meningkat menjelang pencoblosan suara.
Pembangunan pabrik minyak makan merah di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas lahan 3.018 ha dengan rencana kapasitas produksi minyak makan merah mencapai 0,5 ton per jam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved