20% Alat Deteksi Tsunami tidak Berfungsi

TERNYATA sekitar 20% dari 108 alat sistem peringatan dini (early warning system-EWS) tsunami di pesisir Sumatra Barat (Sumbar) sudah tidak berfungsi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei di Padang, Kamis (03/03), memaparkan ketidakberfungsian itu disebabkan alat yang rusak atau hilang.

"Kami harus melakukan pemeliharaan berkala. Memadukan EWS yang ada supaya efektif. Kalau rusak diperbaiki, hilang kita beli," kata dia.

Dia mengatakan itu seusai rapat evaluasi dalam merespons kejadian gempa Mentawai (Samudra Hindia) berkekuatan 7,8 Skala Richter yang berpusat di 636 km barat daya Kepulauan Mentawai pada Rabu (2/3) malam.

Rapat digelar di rumah dinas Gubernur Sumatra Barat di Kota Padang.

Menurut Willem, gempa memberikan hikmah untuk mematangkan kesiapsiagaan di masa mendatang.

Namun, dia mengakui ada persoalan selain masalah alat, seperti lembaga yang berwenang dalam menyampaikan peringatan dini.

Menurut Willem, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merupakan lembaga yang tepat.

"Perlu penetapan SOP (standar operasi prosedur) EWS," ujar Willem

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai Eliza Siriparang mengakui beberapa alat EWS tsunami tidak berfungsi dengan baik.

"Alat komunikasi ada 8. Dari jumlah itu, 6 berfungsi, 2 tidak," ujar Elisa.

Dia menjelaskan, dari tinjauan ke Mentawai pascagempa, tidak ditemukan kerusakan atau korban jiwa.

Meski tidak menimbulkan kerusakan, gempa membuat kepanikan luar biasa di Padang.

Sebagian warga di wilayah landai dekat laut atau zona merah tsunami langsung menuju ke kawasan yang lebih tinggi.

Sempat terjadi kekacauan di sejumlah ruas jalan.

Padahal, beberapa bangunan sedianya sudah dijadikan shelter sementara, seperti Gedung Polda Sumbar.

Di Pulau Mentawai yang paling terancam, masyarakat lebih teratur. Warga Kecamatan Sikakap Supri Lindra mengungkapkan tidak ada peringatan sirene yang berbunyi.

Namun, begitu mendapatkan pesan singkat dari BMKG, warga beranjak ke kawasan perbukitan.

"Tokoh agama baik di musala maupun gereja mengumumkan kepada warga untuk mengungsi dengan menggunakan toa," ujarnya.

Tumpang-tindih

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang, Rahmat Triyono, menyayangkan respons pemangku kebijakan yang tumpang-tindih dalam hal aktivasi EWS.

Dia menegaskan telah mengingatkan pemerintah daerah mengenai gempa.

Hanya, BPBD di pesisir pantai Sumbar tidak menghidupkan sirene tsunami dan pemerintah tidak memutuskan evakuasi.

Menurut Rahmat, gempa di Samudra Hindia itu sebenarnya memunculkan tsunami kecil, yakni di Pulau Cocos (Keeling) milik Australia, setinggi 10 sentimeter dan di Kota Padang setinggi 5 cm.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Pagar Negara, mengakui dari 103 sirene milik jajaran BPBD di Sumbar, beberapa tidak berfungsi lagi.

"Ada yang akinya dicuri, toanya dipakai, dan baterainya rusak," ujarnya.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Sumatra Barat, Zulfiatno, memastikan EWS tetap berfungsi.

"36 EWS di Kota Padang berfungsi dan baru kami pakai untuk mengumumkan berakhirnya status potensi tsunami dari BMKG," jelasnya.

Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit, mengaku perlu ada perbaikan EWS. (HR/BB/FL/N-2)