Pemerintah Pusat Ambil Alih Pengelolaan Kawasan Batam

PEMERINTAH akan membubarkan Badan Pengusahaan Batam yang selama ini menjadi otoritas pengelola sektor perekonomian di kawasan Batam. Keberadaan BP Batam --dulunya bernama Otorita Batam-- ditengarai kerap bertumpang tindih dengan kewenangan pemerintah kota Batam.

“Jadi arahnya otorita bubar, dan Batam menjadi kawasan ekonomi khusus,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ketika menghadiri rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/2).

Seperti diketahui, Batam sebelumnya merupakan kawasan perdagangan bebas (free trade zone). Setelah melalui sejumlah rapat koordinasi tingkat kementerian, pemerintah akan mengubah status kawasan tersebut menjadi kawasan ekonomi khusus. Menurut Tjahjo, investor tentu juga akan merasakan berbagai kemudahan fiskal melalui kebijakan tersebut.

Pembubaran BP Batam dan pengubahan status kawasan tersebut, ujar Tjahjo, bertujuan untuk memberi kejelasan terhadap kepastian hukum dan peluang investasi di wilayah itu.

“Tujuannya untuk memudahkan agar jangan ada dualisme, jadinya Batam satu komando. Buat pengusaha, tentu supaya ada jaminan kepastian hukum, dan jaminan untuk pengembangan bisnis mereka,” ujar dia.

Tjahjo mengungkapkan pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut. “Dengan keluarnya PP, maka Otorita otomatis bubar. Jadi masih menunggu PP dulu, tapi kalau pembahasan mengenai ini sudah selesai semua,” ujar dia.

Selain itu, pemerintah akan membentuk dewan kawasan yang melibatkan sejumlah instrument pemerintah pusat. Mulai dari Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri ATR, Gubernur, dan Ketua DPRD. “Sementara akan dihandle langsung Pak Menko. Masih transisi dulu, semakin cepat semakin baik,” ujar dia.(OL-4)