Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK memperbaiki tata kelola lada sehingga harga lada bisa naik dan menyejahterakan petani, Pemprov Bangka Beliting menetapkan ekspor lada di dua tempat, yakni Bangka dan Belitung. Bambang selaku eksportir lada di Pulau Belitung mengaku keberatan karena di Belitung tidak ada kapal yang bisa langsung mengekspor lada ke luar negeri. Pasalnya jika harus ekspor lada melalui Bangka harus menggunakan kapal besar. Sedangkan menggunakan kapal kecil, ongkosnya lebih kecil.
"Kita eksportir tidak mau ambil resiko rugi, mana ada asuransinya kalau kapal kecil. Kalau harus ekspor ke Bangka dulu mendingan saya tutup usaha tidak usah ekspor lagi," kata Bambang saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Bangka Belitung, Selasa (3/12/2019).
Ia menambahkan kontainer untuk ekspor lada melalui Bangka tidak ada yang berukuran 40 fit dan memakan waktu 50 hari hingga 60 hari perjalanan ke luar negeri.
"Di Bangka tidak ada kontainer yang ukuran 40 fit, dan tidak ada kontainer yang memiliki lubang sirkulasi angin. Jka pengiriman keluar negeri memakan waktu 60 hari. Kita takut lada kita rusak, jika rusak kita akan didenda para buyer," terangnya.
Ia mengaku Pemprov Babel tidak bisa melarang ekspor, karena provinsi penghasil lada bukan hanya Babel. Masih ada provinsi-provinsi lainya seperti Lampung, Makassar dan Kalimantan dikenal sebagai produsen lada.
"Bisa saja kita tidak ekspor lagi, dan berhenti membeli lada petani, tapi kasihan petani," ujarnya.
Sementara, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya meminta Pemprov Babel jangan melarang ekspor lada.
"Jangan dilarang lah. Apakah BUMD atau Pemprov Babel punya uang untuk beli lada petani, kalau ada silahkan. Tapi kalau tidak, kasihan petani di tengah ekonomi yang menurun ini," kata Didit dengan nada meninggi.
Ia menjelaskan Presiden Joko Widodo sudah berpesan agar pemerintah daerah tidak menghalang-halangi ekspor.
baca juga: Ditemukan Jejak Harimau di Perbatasan Pekanbaru-Kampar
"Daripada disentil presiden, mendingan kita sentil dulu. Jadi tolong jangan ada larangan ekspor," tegasnya.
Kepala seksi pembendaharaan Bea Cukai Pangkalpinang, Ahmad Robani mengatakan ekspor lada Babel tahun 2017 hanya 2.935 ton. Kemudian pada 2018 sebanyak 2.809 ton. Sedangkan 2019 hingga Juni mencapai 2.300 ton.(OL-3)
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
ADA dilema kelembagaan bank tanah dalam mewujudkan keadilan sosial agraria di tengah gencarnya arus investasi.
Transformasi digital di sektor perkebunan nasional mendapat dorongan baru melalui kolaborasi antara Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, dan Fakultas Vokasi USU.
Upaya tegas pemerintah dalam memberantas mafia sawit dan menata ulang tata kelola sumber daya alam (SDA) dinilai sebagai langkah strategis dan berani.
PEMERINTAH menggelontorkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun atau hampir Rp10 triliun untuk mencapai hilirisasi sektor perkebunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved