Headline

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Sulteng Harus Persiapkan Diri

Taufan SP Bustan
04/8/2019 15:26
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Sulteng Harus Persiapkan Diri
Anggota Komisi VII DPR RI Ahmad M Ali(Antara)

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Ahmad M Ali menilai, pemindahan Ibu Kota negara ke Pulau Kalimantan akan memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia Timur.

Menurut Ahmad, khususnya perekonomian di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang selama ini menjadi pemasok logistik dan kebutuhan pangan ke Pulau Kalimantan.

"Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan akan membuat posisi Sulteng sebagai sentra strategis dalam pemenuhan logistik dan pangan,” terang Ahmad kepada Media Indonesia, Minggu (4/8).

“Tetapi dengan catatan apa yang harus dipersiapkan Sulteng kedepan,” sambung Ahmad.

Ketua Fraksi NasDem DPR RI itu menyebutkan, letak Sulteng menjadi sangat strategis karena merupakan jalur terdekat dalam rantai pasok pelbagai kebutuhan logistik di Kalimantan.

Namun, hal itu tidak akan memberi dampak apa-apa, bila tidak dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang dalam merespons pemindalahan ini.

"Sulteng paling tidak membutuhkan transformasi besar dalam infrastruktur darat untuk jalur logistik dari sumber bahan baku ke lokasi Pelabuban Pantoloan," ungkap Ahmad.

Sejauh ini, lanjutnya, jarak transportasi logistik dari arah Napu, Kabupaten Poso dan dari Kabupaten Parigi Moutong masih membutuhkan waktu yang lama.

"Kedepan kita membutuhkan lebih banyak jalur cepat dan alternatif, maka dari itu, kita membutuhkan jalan baru yang lebih banyak dari dan ke Pelabuhan Pantoloan," tegasnya.

Selain itu, tambah Ahmad, penyiapan program yang sinergis harus memperkuat kantong-kantong logistik pangan berbasis potensi daerah yang sinergis dengan rencana provinsi.

Maka itu kebutuhan Sulteng kedepan, harua bersinergi antara rencana provinsi dengan kabupaten untuk keunggulan ini.

Jangan sampai provinsi merencanakan pengembangan kawasan pertanian pangan kabupaten merencanakan kelautan, hal tersebut tentu tidak sinergis.

“Oleh karena itu harus ada rencana induk bersama yang dipakai sebagai master plan provinsi dan kabupaten menuju 2024 yang dapat menjawab tantangan kesempatan ini,” pungkasnya. (OL-09)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Deri Dahuri
Berita Lainnya