Bupati Bandung Barat Ogah Keluarkan Izin Pembangunan Kereta Cepat

BUPATI Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna bersikukuh tidak mau mengeluarkan izin pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pelaksana proyek belum berkomitmen dengan pemerintah daerah.

"Memang, sampai hari ini kita belum ada komitmen bagaimana kereta cepat bisa menguntungkan buat masyarakat Bandung Barat. Walaupun sebetulnya ada yang diuntungkan ketika ada warga yang dibeli tanahnya, tetapi itu hanya individu saja. Tidak banyak," kata Aa Umbara, Kamis (27/6).

Pemerintah daerah sudah meminta kepada setiap investor di Bandung Barat agar memberikan kontribusi bagi masyarakat. Termasuk juga dalam pembangunan kereta cepat. Salah satunya harapannya ialah pembangunan jalan penghubung Cikalongwetan-Cisarua serta Cikalongwetan-Cipeundeuy.

"Harus menguntungkan masyarakat terutama yang terkena dampak. Kemarin di bulan puasa, jalan raya di Cikalong sampai Cipendeuy rusak. Walaupun saya dengar informasi bahwa sudah ada komitmen dengan pemerintah desa, tapi harusnya dengan pemda supaya jelas," ujarnya.

Menurut dia, anggaran perbaikan serta pelebaran jalan dari Cikalongwetan-Cisarua dan Cikalong-Cipeundeuy bisa berasal dari comdev, corporate social responsibility (CSR) maupun APBN.

"Tidak masalah, silahkan kerjakan oleh KCIC dan konsorsium PSBI. Jadi ketika rakyat nanya, ini lho kontribusi dari kereta cepat," tuturnya.

Lebih jauh, dia menyampaikan, pada intinya pihaknya tidak menghalang-halangi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun, bupati menyatakan tidak akan mengeluarkan izin apapun apabila belum ada komitmen yang jelas.

"Supaya lancar, biar semua perizinan kita bisa keluarkan. Kita bukan menahan, kalau menahan itu, kita takut diserang rakyat. Jadi jangan salah kaprah juga," jelasnya.

Bahkan, Aa Umbara sesumbar tidak masalah jika belum keluarnya izin ini bakal bertabrakan dengan program pusat. Karena yang lebih berat yaitu ketika masyarakat menanyakan kontribusi pengusaha kepada masyarakat Bandung Barat.

"Bangunannya sudah banyak dibangun, tapi izinnya belum ada. Bahkan semuanya belum ada izin, kalau tidak ada komitmen harus disetop. Tapi jika minggu-minggu sekarang mau ketemu dan ada komitmen. Kita siap mengeluarkan izin," bebernya.

baca juga: Zonasi Disoal Kerena Lokasi Sekolah tidak Merata

Pihaknya sudah beberapa kali mengambil tindakan agar pelaksana proyek kereta cepat segera berkoordinasi dan mengurus perizinan. Bahkan, lanjut dia, harusnya proses pembangunan disetop sejak lama.

"Harusnya disetop dari kemarin, tapi belum. Kalau terus terusan seperti ini ya kami ambil cara lain. Bayangkan saja, Transit Oriented Development (TOD) memakan lahan sampai 1.280 hektar, belum warga yang terdampak juga pasti banyak," tandasnya. (OL-3)