Bupati Pesisir Selatan Ajak Warga Kawal Pemilu

BUPATI Pesisir Selatan Hendrajoni mengimbau kepada seluruh masyarakat agar ikut mengawal pelaksanaan Pemilu 2019, menghindari money politik, dan segala bentuk kecurangan.

"Bila ditemukan pelanggaran, maka masyarakat diminta melaporkan kepada aparat berwenang untuk ditindak lanjuti secara hukum," ujarnya, Jumat (12/4).

Lebih lanjut Hendrajoni menginstruksikan kepala camat agar mengajak masyarakat di wilayah kerjanya untuk datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD Povinsi, dan DPRD Kabupaten.

Di sisi lain, Kapolres Pesisir Selatan AKB Fery Herlambang menyatakan, pihaknya  menjamin keamanan dan kenyamanan pemilih dalam memberikan hak pilihnya  di TPS. Kemudian tidak ada intervensi dari pihak manapun kepada pilih. Penyelenggaraan Pemilu harus berjalan lancar, aman, dan damai.

Baca juga: Bupati Pesisir Selatan Minta Lelang Tender APBD segera Tuntas

"Kami menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pemilih dalam memberikan hak  pilihnya di TPS. Kemudian tidak ada intervensi dari pihak manapun kepada  pilih. Penyelenggaraan pemilu harus berjalan lancar, aman dan damai. Bila ditemukan praktek kecuarangan, maka akan ditindaklanjuti sesuai  hukum berlaku," tandasnya.

Sementara Dandim 0311 Pesisir Selatan, Letkol Kav Edwin menyebutkan mengatakan pihaknya telah menyiapkan 90  personel untuk membantu pengamanan. Kemudian Siaga Pam Pemilu membagikan buku saku tiap-tiap Babinsa tentang pengaman Pemilu.

"Kami juga berharap Pemilu 2019 berjalan aman dan lancar, serta bersih dari tindakan kecurangan dan intervensi dari pihak manapun. Masyarakat juga diminta datang ke TPS memberikan hak pilihnya," ucapnya.

Sedangkan Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pessel, Evafauza Yuliasman Mansarin menegaskan, Disdukcapil tetap membuka pelayanan kependudukan dan capil pada hari pemilihan kepada masyarakat.

"Ya, kami tetap buka pelayanan adminsitasi kependudukan dan capil, sekaligus melayani proses KTP elektronik kepada masyarakat. Kemudan Unit Kerja Layanan (UKL) lima hari sebelum hari pencoblosan memberikan surat keterangan kepada masyarakat yang belum memiliki KTP agar tetap bisa memilih," ucapnya. (OL-7)