Malanutrisi di Kabupaten Cianjur masih Tinggi

SEKITAR 19,6% dari lebih kurang 210.750 anak balita di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terindikasi kekurangan gizi (malnutrisi). Padahal, batas maksimal penderita kurang gizi yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization), jumlah penderita kurang gizi tak boleh lebih dari 10%.

"Dalam masalah kesehatan anak di Kabupaten Cianjur yang jadi permasalahan saat ini adalah kurang gizi. Saat ini masih 19,6%. Padahal tidak boleh dari 10%. Ini harus jadi perhatian kita semuanya," kata Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, Kamis (24/1).

Baca juga: BNN Ungkap Jaringan Pengendalian Narkoba dari Lapas Tanjung Gusta

Fokus lain masalah kesehatan anak di Kabupaten Cianjur selain kurang gizi, lanjut Herman, menyangkut stunting dan gizi buruk. Namun berbeda dengan kurang gizi, kasus stunting dan gizi buruk cenderung menurun.

"Kondisi stunting sebelumnya 41,7%, sekarang turun jadi 14,9%. Begitu juga gizi buruk sekarang 3,9% dari yang diprasyaratkan tak boleh lebih dari 5%. Artinya, soal stunting dan gizi buruk, di Kabupaten Cianjur sudah lebih baik," ungkapnya.

Data tersebut diperoleh dari Kementerian Kesehatan. Datanya berasal dari 10 desa yang difokuskan diintervensi pemerintah pusat meliputi Desa Kamurang di Kecamatan Cikalongkulon, Desa Cikancana, Desa Ciwalen, dan Desa Rawabelut di Kecamatan Sukaresmi, Desa Kertaraharja di Kecamatan Pagelaran, Desa Kertamukti di Kecamatan Sindangbarang, Desa Cibuluh di Kecamatan Cidaun, Desa Sukabungah di Kecamatan Campakamulya, Desa Puncakwangi di Kecamatan Leles, dan Desa Pusakajaya di Kecamatan Pasirkuda.

Namun Pemkab Cianjur berharap pendataan stunting, gizi buruk, maupun kurang gizi, tak hanya dilakukan di 10 desa saja yang diintervensi pemerintah, tapi semua desa di Kabupaten Cianjur.

"Ketiga hal ini (stunting, gizi buruk, dan kurang gizi) hanya didapat dari 10 desa. Kami ingin pendataan ini bukan hanya di 10 desa saja, tapi di 354 desa," imbuhnya.

Keinginan itu, kata Herman, didasari pertimbangan data anak balita penderita stunting, gizi buruk, maupun kurang gizi, bersifat dinamis. Apalagi penanganan penderita permasalahan gizi anak itu dilakukan secara masif dengan melibatkan sektor lainnya.

"Data ini kan di-plot dari pusat. Misalnya data dari pusat di desa A jumlah penderita stunting sekian, ternyata di desa B jumlah penderitanya lebih banyak. Makanya kami coba evaluasi kembali, utamanya pendataan di desa-desa yang belum terdeteksi. Kami sudah perintahkan kembali setiap kecamatan agar mendata kembali ke semua desa-desa," sebutnya.

Upaya pendataan kembali itu juga untuk mendapatkan akurasi jumlah penderita stunting, gizi buruk, maupun kurang gizi di Kabupaten Cianjur. Pasalnya, data yang digunakan saat ini menggunakan pendataan pada 2013 lalu.

"Pada 2013, kasus stunting di Kabupaten Cianjur berada di urutan keempat di Indonesia. Makanya pemerintah pusat fokus. Sebanyak 10 dari 100 desa yang diintervensi pemerintah pusat dalam penanganan stunting di Indonesia berada di Kabupaten Cianjur. Padahal kan sebaiknya menggunakan data terkini, misalnya 2016 atau 2017," kata Herman.

Banyak faktor penyebab terjadinya stunting, gizi buruk, maupun kurang gizi. Utamanya lebih disebabkan faktor ekonomi keluarga."Tapi yang pasti pemerintah akan fokus menangani masalah gizi anak," pungkasnya.

Baca juga: Kasus DBD di Purbalingga Kian Meningkat, Satu Meninggal

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Tresna Gumilar, menambahkan Dinas Kesehatan membutuhkan sinergitas dari organisasi perangkat daerah lainnya dalam penanganan masalah gizi anak mencakup stunting, gizi buruk, dan kurang gizi. Upaya intervensi yang dilakukan pemerintah sejauh ini relatif berhasil.

"Soal stunting dan gizi buruk ada penurunan. Kami upaya mengajak semua OPD terkait untuk bersama-sama menangani masalah kesehatan dengan fokus pada peningkatan gizi terhadap anak," pungkas Tresna. (OL-6)