Lapas Super Maximum Security di Nusakambangan bukan Untuk Koruptor

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak akan memindahkan koruptor ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) super maximum security (SMS) karena bukan merupakan napi highrisk. Yang menjadi napi highrisk adalah napi kasus terorisme dan narkoba.

"Jadi, tidak ada hubungannya dengan koruptor. Lapas SMS diperuntukkan bagi napi highrisk yakni teroris dan bandar narkoba. Kalau koruptor itu bukan termasuk highrisk, karena biasanya tidak melarikan diri. Mereka hanya minta fasilitas mewah saja," kata Menkumham Yasonna Laoly saat memantau percepatan pembangunan lapas di Nusakambangan bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Jumat (27/7).

Sementara untuk Lapas Sukamiskin, saat ini sedang dilakukan pembenahan.

"Nantinya ada resdistribusi para napi ke lapas-lapas di daerah. Saat sekarang terus dilakukan pembenahan," ujarnya.

Terkait dengan pembangunan Lapas SMS di Karanganyar, Yasonna mengatakan pembangunannya ditarget rampung pada akhir tahun ini. Saat ini, barui terdapat dua lapas SMS, yakni Lapas Pasir Putih dan Lapas Batu.

"Dengan adanya pengalihan dari Mako Brimob, kami kesulitan tempat, sehingga sebagian dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur," imbuhnya.

Menkumham mengatakan akan sering ke Pulau Nusakambangan untuk memastikan pembangunan berjalan dengan lancar. Untuk Lapas highrisk, memiliki karakteristik tertentu yakni one cell one person dan tidak ada sinar. Kunjungan juga dibatasi. Setelah pembangun selesai di tahun ini, pihaknya akan melakukan penambahan kembali sekitar satu hingga dua lapas.

Hal itu karena banyak tangkapan kepolisian yang kini ditahan. Proses pembangunan pun harus tepat waktu.

Di sisi lain, Menkumham bersama dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekan nota kesepahaman terkait dengan peningkatan kapasitas petugas dan warga binaan pemasyarakatan di bidang jasa konstruksi. Sehingga diharapkan nantinya warga binaan akan menjadi tenaga kerja siap pakai dalam bidang konstruksi.

Sementara Menteri PUPR mengatakan pihaknya akan menyiapkan sertifikasi untuk warga binaan yang dilatih.

"Pelatihan ini bagi warga binaan yang telah menjalani dua pertiga masa tahanan. Nantinya warga binaan akan mendapat sertifikat keahlian konstruksi dan pertukangan," tutur Basuki.(OL-6)