Menelusuri Lika-Liku Mebeludaknya Penggunaan SKTM

MUDAHNYA membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) banyak dimanfaatkan orang mampu ikut berebut kursi SMA dan SMK negeri yang anak-anaknya mempunyai nilai ujian kurang bagus. Akibatnya banyak calon siswa yang mempunyai nilai tinggi harus tergusur karena pengguna SKTM bodong.

Di Jawa Tengah setelah ramainya penggunaan SKTM bodong ini, Gubernur Ganjar Pranowo langsung bertindak cepat memerintahkan sekolah dan penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk lakukan verifikasi faktual. Hasilnya cukup mengejutkan yakni ditemukan 78.065 SKTM bodong yang akhirnya berbuntut diskualifikasi bagi calon siswa tersebut.

Beberapa daerah seperti terdapat SMA dan SMK negeri yang menerima siswa dengan SKTM untuk jalur khusus ini mencapai 100% seperti terligat di SMK Negeri 1 Blora, SMA Negeri Mojogedang, Katanganyar dan SMK Negeri 1 Purwokerto, Banyumas. Di tiga sekolah negeri inilah Ganjar langsung mengamuk karena tidak lakukan verifikasi.

"Melihat jumlah penghina SKTM yang melebihi daya tampung ini harusnya kepala sekolah curiga dan segera lakukan verifikasi, maka mereka saya ultimatum untuk segera membereskan hal ini," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang baru saja menangi Pilgub Jateng untuk periode ke 2.

Penelusuran Media Indonesia, penerbitan SKTM terbilang cukup mudah. Warga hanya mengajukan permohonan surat pengantar membuat SKTM melalui
Ketua RT dan RW setempat kemudian distempel dan ditandarangani. Selanjutnya surat pengantar surat tersebut ke kelurahan/desa dan dibuatkan SKTM yang juga disahkan oleh camat.

Sebelumnya seorang calon siswa pengguna SKTM terlihat menakan sepeda motor matic memasuki halaman sebuah SMA negeri di Semarang Timur, Kota Semarang, seperti juga calon siswa lain mendaftarkan diri di sekokah itu. 

"Saya hanya disuruh orang tua sebelum mendaftar mengurus SKTM," kata Santi, 15, calon siswi tersebut sembari menyebutkan nilai ujian nasional hanya 20,34.

Temuan tim vetifikasi yang dibentuk sekolah cukup mengejutkan. Pemegang dan pengguna SKTM untuk mendaftarkan sekolah negeri ternyata tidak hanya kalangan warga miskin, bahkan keluarga mampu.

Seperti diungkapkan Ketua Panitia PPDP SMA Negeri 1 Brebes Leksito Rini, ditemukan pengguna SKTM adalah anak juragan bawang dan bos beberapa Warteg di Jakarta. Orangtua calon peserta didik itug tidak hanya memiliki rumah megah dan mebeler mewah, tetapi juga punya beberapa mobil pribadi dan motor.

"Siapapun warga saya ya langsung saya buatkan pengantar, enggak enaklah karena tujuannya untuk menyekolahkan anak," kata Arifin,65, seorang Ketua RT di sebuah perumahan di Semarang.

Mereka yang minta surat pengantar SKTM, lanjut Arifin, kadang anaknya langsung yang diutus orang tuanya, tapi kebanyakan orang tua sendiri. Selain itu ada juga pembantu atau keluarganya yang datang, sehingga ia tidak pernah berpikir apakah warga tersebut kaya atau miskin.

Pengalaman lain diungkapkan Tika, 41, aktivis penggerak PKK di Semarang. Masalah SKTM itu malah banyak ditawarkan oleh para pengurus PKK untukanak-anak anggota yang akan melanjutkan sekolah, karena mereka tidak berpikir bahwa SKTM itu hanya untuk orang yang tidak mampu.

Tidak hanya dari pengurus PKK, lanjutnya, SKTM itu juga selalu ditanyakan oleh para guru di sekolah. 

"Anak saya yang sebelumnya duduk di bangku sekolah dasar selalu ditanya gurunya SKTM. Meskipun sudah dijawab beberapa kali tidak ada tetap saja diminta hingga anak sering merengek tanpa tahu dampaknya," tambahnya.

Kondisi ini memang cukup mengejutkan, karena pemegang SKTM tidak hanya warga miskin, tetapi juga keluarga mampu untuk mempermudah jalur masuk SMA/SMK negeri. Pada awalnya pihak sekolah maupun penyelengfara PPDB Juga tidak banyak mempersoalkan proses terbitnya SKTM itu.

"Kita percaya saja karena pihak yang menerbitkan SKTM adalah instansi pemerintah yang berwenang, selain itu Permendikbut Nomor 14 tahun 2018 juga memberikan ruang minimal 20%," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Gatot Bambang Hastowo.

Melihat fenomena SKTM ini, Bupati Blora Djoko Nugroho langsung menggelar rapat koordinasi khusus dengan mengundang dinas dan unstansi terkait serta anggota DPRD Blora. Djoko menekankan masalah SKTM ini merupakan kondisi yang memprihatinkan dan harus segera diselesaikan.

"Saya minta para lurah dan camat untuk seleksi dalam penerbitan SKTM ini, banyak calon siswa yang cerdas dan pandai menjadi korban harus gugur kalah dengan pemegang SKTM yang nilai ujiannya rendah," kata Djoko.

Tidak hanya selektif dalam memberi SKTM, lanjut Djoko Nugroho, ia juga meminta camat dan lurah segera lakukan verifikasi faktual di wilayah masing-masing. 

"Jika perlu tarik kembali SKTM dari keluarga mampu karena hanya orang miskin yang berhak," tambahnya. (OL-3)