KPK Dalami Rekaman Menteri Rini-Dirut PLN

SEJUMLAH pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki rekaman suara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir terkait pembagian fee proyek.

Ketua KPK Agus Rahardjo enggan merespons lebih jauh soal fee di rekaman tersebut. Namun, dia menyebut komisi antirasywah akan mendalami rekaman kontroversial yang banyak beredar ini.

"Rekaman itu kan belum jelas ujung pangkalnya. Jadi kita harus dalami dulu," katanya usai menghadiri Diskusi Terbuka di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Jumat (4/5).

Agus baru sebatas mendengar rekaman telah menghebohkan masyarakat lewat media sosial. Sebab, isi rekaman sudah dijelaskan terkait dengan pembagiaan saham, bukan fee proyek.

"Katanya itu kan pembicaraan pembagian saham. Coba kita dalami. Kita pelajari apakah memang termasuk tindak pidana atau bukan," bebernya.

Setelah pendalaman, baru dapat dipastikan potensi pembicaraan tersebut menjadi pidana. Benar tidaknya isu fee proyek baru bisa diketahui kemudian. Apalagi, perkara ini masih puncak gunung es.

"Kalau hanya sekadar negosiasi mengenai besaran saham yaitu kan urusan bisnis betul. Semua kita dalami terkait dengan itu. Mudah mudahan nanti ada langkah selanjutnya terkait itu," pungkasnya.

Sebelumnya telah diberitakan, beredar rekaman pembicaraan yang diduga melibatkan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir. Rekaman yang disebut-sebut sebagai pembicaraan pembagian fee proyek membuat heboh warganet dan publik.

Rekaman diunggah pertama kali oleh akun @walikota_parung yang berisi rekaman percakapan dengan sampul tulisan Rini Soemarno dan Sofyan Basir. Dalam rekaman itu, terdengar membahas mengenai bagi-bagi fee. (Medcom/OL-1)