Jaga Kemandirian Pangan, Pupuk Dipastikan tak Salah Sasaran

WAJAH tampak ceria karena panen telah tiba. Harga gabah juga cukup lumayan, mencapai Rp4 ribu per kilogram (kg) untuk gabah kering panen (GKP). Sedangkan hasil panen baik, berkisar antara 7-8 ton per hektare (ha).

Di sisi lain, serangan hama cukup minim sehingga tidak mengganggu produksi padi. Awal tahun ini, hasil panen yang baik, sehingga akan menjadi modal bagi Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) untuk mempertahankan kemandirian pangan, bahkan hasil yang surplus.

''Panen perda tahun 2018 cukup baik. Sebab, pupuk tercukupi dan tidak ada serangan hama. Bagi petani, syarat paling penting saat musim tanam (MT) adalah ketersediaan sarana produksi pasi (saprodi) terutama pupuk urea dari Pusri. Pupuk ini tidak bisa tergantikan dan harus ada. Dengan ketersediaan pupuk, minimnya serangan hama, cuaca yang baik serta varietas padi unggulan, tidak mengherankan kalau hasilnya juga bagus, bisa sampai 8 ton,'' ungkap Ketua Kelompok Tani Buni Jaya, Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Sumarjo Tumin.

Kini, para petani sebagian wilayah termasuk di Kecamatan Tinggarjaya memasuki masa pemupukan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, saat sekarang untuk membeli pupuk menggunakan kartu tani. ''Kartu tani sengaja dibagikan kepada para petani, terutama yang kepemilikannya di bawah 2 ha. Kartu tani untuk menunjukkan bahwa pemegang adalah petani yang dapat membeli pupuk bersubsidi,'' katanya.

Kartu tani dikeluarkan oleh perbankan dan berfungsi juga semacam kartu ATM atau kartu pembayaran. Jadi, kalau beli pupuk bersubsidi hanya tinggal menggesek saja dengan peralatan EDC (electronic data capture).

Sehingga, data yang ada telah menunjukkan kebutuhan pupuk petani secara riil. Misalnya saja, bagi petani yang memiliki lahan 1 ha, mendapatkan jatah pupuik urea sebanyak 250 kg atau 5 sak isi 50 kg.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sri Jaya Jatilawang, Sartam, menambahkan konsep dasar memang bagus, artinya sebetulnya pemerintah menginginkan agar pupuk tidak salah sasaran. ''Namun, karena program kartu tani tersebut baru awal, maka tentu saja masih ada kekurangan di sana sini. Misalnya begini, tidak seluruh petani telah mendapatkan kartu tani. Bagi yang sudah memperoleh, tidak ada persoalan, mereka bakal dilayani sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Namun, bagi yang belum, ini problemnya,'' ujar Sartam.

Ia mencontohkan, secara riil kebutuhan pupuk urea di wilayahnya sekitar 100 ton, tetapi pada kenyataannya penyaluran maksimal hanya 75 ton.

''Saya paham, karena panyaluran sesuai dengan RDKK terutama yang telah memiliki kartu tani. Sekali lagi, yang jadi persoalan adalah mereka para petani yang belum mempunyai kartu tani. Saya kemudian berkonsultasi dengan berbagai pihak bagaimana solusinya. Akhirnya, ada penyelesaian. Bagi petani yang belum memiliki kartu tani masih tetap bisa membeli pupuk bersubsidi dengan catatan membawa SPPT dan KTP. Alhamdulillah, petani di tempat kami memperoleh jatah pupuk,'' katanya.

Dia mengakui kalau sebagian besar petani memang sempat protes dan merasa lebih repot dengan adanya kartu tani. ''Mungkin karena ini program baru dan petani juga belum akrab menggunakan kartu tani. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi dan pendampingan. Karena sebetulnya, program ini baik. Sebab penyaluran pupuk bakal terkontrol dan tidak salah sasaran,'' tandasnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dintan KP) Widarso mengakui kalau belum semua petani di Banyumas mendapatkan kartu tani. ''Sampai sekarang masih belum seluruh petani mendapatkan kartu tani. Sebetulnya, dari target 95 ribu kartu tani, sudah terjangkau 92 ribu kartu tani. Sehingga masih tersisa 3 ribu lagi. Namun demikian, bagi yang belum memiliki kartu tani, masih tetap dapat dilayani. Bahkan, yang memiliki kartu tani, namun kesulitan tetap dilayani. Yang penting masuk dalam daftar RDKK. Karena kebutuhan pupuk tidak bisa ditunda-tunda,'' tegasnya.

Widarso mengatakan program kartu tani ini sesungguhnya sangat penting.
Tak hanya menyangkut soal ketersediaan, melainkan pendistribusian tepat sasaran dan menghindari kebocoran. ''Mungkin saat sekarang petani cukup kesulitan, itu wajar lantaran programnya baru. Apalagi, ada perubahan cukup signifikan dari konvensional berubah menjadi kartu tani,'' katanya.

Ia menjelaskan, latar belakang penggunaan kartu tani adalah sebagai kontrol agar tidak terjadi kebocoran. Pasalnya, dengan adanya disparitas harga antara pupuk bersubsidi dengan nonsubsidi tentu saja bisa memicu munculnya oknum yang memainkan pupuk bersubsidi. Harga untuk urea yang bersubsidi hanya Rp1.800 per kg, tetapi non subsidi bisa mencapai tiga kali lipatnya. Salah satu upaya pengamanan adalah dengan membuat warna merah muda untuk pupuk bersubsidi dan nonsubsidi warganya putih.

''Itu pun masih bisa dilakukan perubahan warna. Nah, kontrol yang cukup jitu adalah adanya kartu tani. Jadi, pupuk bersubsidi benar-benar dinikmati oleh petani kecil dengan luas lahan di bawah 2 ha. Program kartu tani ini sudah jalan di Jateng dan nantinya bakal menjadi program nasional. Secara ideal, inilah cara untuk menjamin distribusi pupuk tepat sasaran,'' ujar dia.

Tahun ini, untuk alokasi pupuk urea, misalnya, mencapai 22 ribu ton. Jumlah tersebut dialokasikan bagi areal lahan tanam selama 2018 yang diperkirakan mencapai 68 ribu ha. ''Jatah tersebut akan mencukupi. Meski demikian, kami ingin memastikan kecukupannya dan tersedia, tidak terjadi kelangkaan. Sebab, kalau pupuk, apalagi urea, tidak mencukupi, maka dampaknya pada produksi. Tidak mungkin pupuk kurang, hasil panen bisa maksimal,'' jelasnya.

Berdasarkan data tahun 2017, dari areal sawah di Banyumas yang mencapai 32 ribu ha, bisa ditanami padi antara 2-3 kali, maka hasilnya mampu mencukupi kebutuhan warga Banyumas. Bahkan, tahun lalu ada surplus 30 ribu ton setara beras karena setiap areal produksinya mencapai 5,5 hingga 6 ton gabah kering giling (GKG). Kalau perhitungan GKP, antaranya 7-8 ton per ha.

''Salah satu hal utama adalah bagaimana pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani. Tidak bocor ke mana-mana, tepat sasaran. Sehingga mereka benar-benar memanfaatkan pupuk bersubsidi. Inilah salah satu kunci terciptanya sentra padi yang mampu menciptakan kemandirian pangan,'' tandasnya. (X-10)