KPK sudah Endus Praktik Korupsi Kepala Daerah

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mengendus kemungkinan praktik korupsi jelang pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah serentak 2018. Pasalnya, biaya yang besar untuk mengikuti pesta demokrasi itu diprediksi tidak akan terpenuhi oleh semua kontestan.

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suwandha, mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi biaya yang diperlukan untuk ajang tersebut. Secara normal, besarnya dana tersebut tidak akan terpenuhi oleh kandidat jika mengacu pada harta kekayaan yang dimiliki.

"Karena biaya yang dibutuhkan sangat besar, maka mereka mencari ke sumber lain," katanya di Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/4).

Dia menyebut, hal ini pun terjadi pada kasus ditangkapnya Bupati Bandung Barat Abubakar. Bahkan, dia menyebut pihaknya sudah mengingatkan hal ini kepada bupati dua periode tersebut.

"Beberapa bulan lalu, kita sudah mengingatkan," katanya.

Kepada setiap kepala daerah pun KPK sudah melakukan hal yang sama. Asep mengaku pihaknya terus mendampingi kepala daerah secara intensif agar terhindar dari praktik tersebut.

"Setiap kesempatan, KPK mengingatkan kepala daerah terutama saat menjelang pilkada," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya menyebut sejumlah cara agar kepala daerah terhindar dari korupsi. Pertama, pengelolaan APBD harus terbuka sejak perencanaan.

"Bebas dari intervensi, dan yang penting sesuai RPJMN dan RPJMD," katanya.

Kedua, pengadaan barang dan jasa pun harus terbuka agar terhindar dari penggelembungan angka.

"Ketiga soal perizinan, harus satu pintu. Tidak ada lagi pengurusan izin yang tersebar," katanya.

Di tempat yang sama, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, mengatakan, selama ini pihaknya pun sering mengingatkan pimpinan daerah agar tidak terjebak praktik tersebut.

"Saya sudah berkali-kali mengingatkan, lurus dalam bekerja. Agar tidak ada alasan lagi kena OTT," katanya seraya berharap, dengan turunnya KPK memberi pendampingan, mampu menekan praktik kotor yang dilakukan oknum pejabat tersebut.

Dia menambahkan, penekanan korupsi bisa dilakukan dengan menerapkan e-budgeting dan e-planning yang semuanya berbasis teknologi. Jika hal ini diterapkan, menurutnya, masyarakat pun bisa ikut mengawasi penganggaran.

"Jadi tidak bisa main-main lagi," katanya.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, merasa prihatin dengan tertangkapnya Bupati Bandung Barat. Padahal, dia berharap tidak ada lagi kepala daerah di wilayahnya yang berurusan dengan KPK setelah Bupati Subang Imas Aryuminingsih pada awal tahun ini.

Lebih lanjut dia mengimbau seluruh kepala daerah dan kontestan pemilu agar menghindari korupsi demi lancarnya pembangunan.

"Jangan korupsi sejak awal. Menjabat bisa tanpa korupsi," katanya. (OL-1)