Konsesi Hutan untuk Orang Rimba

DI bawah tenda plastik biru nan sederhana di tepi kawasan hutan, 1 jam perjalanan dari pusat Desa Olak, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, kemarin, orang rimba atau suku Anak Dalam curhat kepada Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

"Ibu Menteri yoya, kamia nioma orang susah, segelonye la sosok. Rimba kamia la habih, tanah kamia la habih. Kamia bemohon sepuluh jari, sebelaih tambah kepalo, supayo kamia dibori penghidupon berupo tanah, ladong, dan rimba (Ibu Menteri, kami semua orang susah, semuanya sudah habis, semuanya sudah sesak. Rimba kami telah habis, tanah kami telah habis. Kami memohon dengan sepuluh jari dan sebelas dengan kepala untuk diberi penghidupan berupa tanah, ladang, dan rimba)," kata sesepuh orang rimba, Menti Ngelembu.

Itulah pertemuan Mensos dan suku Anak Dalam di bawah tenda darurat, setelah berita 11 kematian orang rimba dalam tiga bulan terakhir mencuat.

Dalam dialog itu, orang rimba menyampaikan tiga hal (lihat grafik).

"Salah satunya meminta sebagian area konsesi HTI untuk menjadi kawasan hidup dan tempat berladang," kata Khofifah seusai dialog di Jambi, kemarin.

Menurut Khofifah, lahan yang diminta orang rimba diklaim dulunya kawasan penempatan jenazah leluhur dan kawasan hidup.

Saat ini lahan itu masuk konsesi perkebunan HTI PT Wana Perintis.

Lokasinya dekat zona penyangga Taman Nasional Bukit Duabelas sebelah timur.

Dari bakti sosial yang dilakukan Danrem Kol Inf Harianto dan Kapolda Jambi Brigjen Bambang Sudarisman ke lokasi orang rimba, kata Khofifah, diketahui mereka menolak usul hunian tetap dari pemerintah.

"Mereka meminta area di kebun HTI Wana Perintis, luasnya sekitar 200 hektare," tambah Khofifah didampingi Gubernur Jambi Hasan Basri Agus.

Saat menanggapi hal itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyambut baik.

"Sedang didiskusikan usul tersebut bersama UPT (unit pelaksana teknis), dinas kehutanan, tokoh orang rimba, dan masyarakat transmigran dari HTI trans," ujarnya, tadi malam.

Respons kurang
Menurut Manajer Pemberdayaan Sosial Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Jambi, Robert Aritonang, dari tujuh perusahaan HTI di Jambi yang dihubungi, yang memberikan respons hanya dua perusahaan, yakni PT LAJ (Lestari Asri Jaya) dan PT TMA (Tebo Multi Agro). Keduanya di Kabupaten Tebo.

"Sisanya iya-iya saja, tidak ada respons," tutur Robert.

Di kawasan TNBD terdapat kawasan hidup 13 temenggungan (suku) orang rimba.

Rata-rata satu temenggungan terdiri atas 20 sampai 30 kepala keluarga.

Populasi orang rimba tersebar di hampir separuh dari sekitar 1 juta hektare kawasan hutan di Provinsi Jambi.

"Ruang gerak kehidupan mereka kian sempit, apalagi dengan kentalnya budaya melangun atau berpindah lokasi setiap ada kematian anggota keluarga. Harus ada kebijakan bersama untuk mempertahankan hutan Jambi yang masih tersisa," ujar antropolog Ekoningtyas Marguwardani. (Mut/Ric/X-6)