Menegakkan Demokrasi, Membangun Bangsa

Pekan lalu, ada 10 daerah yang mendapat penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia 2016. Daerah yang pernah diwarnai konflik kemanusiaan, seperti Maluku dan Maluku Utara, juga mampu meraihnya. Kerja keras dan keterbukaan menjadi resep kepala daerah untuk meningkatkan sikap demokratis pegawai negeri sipil dan masyarakat.

BANGKA Belitung menjadi salah satu dari empat daerah yang meraih penghargaan karena capaian indeks demokrasi tertinggi di tingkat nasional, selama 2016.

Tahun lalu, provinsi itu mencatat indeks demokrasinya mencapai 83,00 dalam skala 0-100.

Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 72,31.

"Indeks demokrasi menjadi bukti bahwa masyarakat di Bangka Belitung ikut andil dalam proses pembangunan. Mereka ikut dalam pengawasan, perencanaan, dan pendanaan. Pemerintah provinsi melihat ini sebagai proses kemitraan yang baik," ungkap Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan kepada Rendy Ferdiansyah dari Media Indonesia. Berikut wawancaranya.

Tanggapan Anda atas penghargaan indeks demokrasi Indonesia yang diraih Bangka Belitung?

Dari 10 provinsi dengan capaian indeks demokrasi tertinggi, Bangka Belitung berada di urutan ke-2. Kami patut bersyukur.

Ini menunjukkan bahwa peran masyarakat terhadap proses demokrasi lebih baik ketimbang daerah lain.

Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat secara langsung berperan terhadap demokrasi. Demokrasi tidak hanya pemilihan.

Dalam proses pemerintahan di Bangka Belitung, masyarakat ikut dalam proses pembangunan, melalui pengawasan, merencanakan, dan membantu pendanaan.

Dalam proses inilah kami merasa mendapatkan mitra yang baik.

Bagaimana Anda menumbuhkan sikap demokrasi dalam pemerintahan dan masyarakat?

Yang saya lakukan ialah rajin turun ke lapangan, terbuka menerima kritik sebab kritik dapat menjadi jalan keluar, memecahkan masalah.

Selain itu, dengan turun ke lapangan, kami bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Misalnya mengapa kebijakan itu diambil? Jangan setengah-setengah.

Termasuk kebijakan di sektor pertambangan pasir timah.

Hal itu dilakukan agar sikap demokrasi di masyarakat dapat terbentuk dan sejalan seperti yang di harapkan.

Untuk pegawai negeri sipil, saya minta mereka juga mau menerima segala kritik dari masyarakat.

Jadikan kritik sebagai bentuk perbaikan kinerja, tingkat profesionalisme, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Adakah kendala yang harus dihadapi?

Sejujurnya, kendala yang kami hadapi saat ini ialah banyak yang hanya bisa ngomong tapi tidak berbuat sesuatu.

Kami sadari itu karena ketidakmengertian mereka.

Visi Anda ke depan untuk lebih meningkatkan sikap demokratis PNS dan warga?

Kami akan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam demokrasi, termaksud dalam pendidikan politik.

Kami ingin percepatan demokrasi dapat memberikan manfaat untuk kemajuan daerah. Kemampuan olah pikir harus tinggi.

Jangan kuantitas saja, tetapi kuantitas orang pun harus hebat.

Untuk aparatur sipil negara, kami ingin terus meningkatkan profesionalisme mereka.

Kami juga terus melakukan proses mutasi dan promosi sesuai dengan aturan.

(N-2)