Bupati Tunda Dana Panwaslih

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memanggil Bupati Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Leonard Haning, karena belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk dana pengawasan pilkada.

Panggilan dilayangkan pada 29 November, dan Leonard diminta untuk datang, besok.

Panggilan berbentuk teleks itu menyatakan Mendagri akan mendengar langsung alasan bupati sebelum menjatuhkan sanksi.

Leonard yang sudah dua periode menjabat diminta memberikan klarifikasi.

Seperti diungkapkan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Nusa Tenggara Timur Jemris Fointuna, dari 10 kabupaten yang menggelar pilkada di NTT, hanya Rote Ndao yang belum menandatangani NPHD bersama panitia pengawas pemilihan.

"Pengawasan pilkada di Rote Ndao akan terganggu jika pemerintah tidak menandatangani NPHD. Sudah ditandatangani pun, masih butuh proses sampai anggaran masuk ke rekening," ujarnya, kemarin.

Jemris mengatakan proses alokasi dana pengawasan pilkada serentak di Rote Ndao sudah dimulai dari 2016.

"Ketika itu terkait pengawasan pilkada ditangani Bawaslu NTT karena Panwaslih Rote Ndao belum terbentuk. Bawaslu mengusulkan anggaran Rp8,5 miliar," kata Jemris.

Setelah Panwaslih Rote Ndao terbentuk, mereka mengajukan dana Rp5,9 miliar.

Namun, dalam perjalanan, anggaran turun menjadi Rp3,4 miliar. Namun, pemkab kembali minta dana diturun-kan menjadi Rp1,2 miliar.

"Anggaran Rp3,4 miliar itu merupakan angka minimum dan tidak bisa diturunkan lagi karena akan mengganggu proses pengawasan," tambah Jemris.

Terakhir, pekan lalu, Bupati menelepon Panwaslih dan menyatakan anggaran naik menjadi Rp2,6 miliar. Panwaslih keberatan dan kukuh pada angka Rp3,4 miliar.

Pekan lalu, di NTT, Kabupaten Kupang menjadi daerah terakhir yang menandatangani NPHD.

Untuk pengawasan pilkada, Pemkab Kupang menyerahkan dana Rp7,7 miliar.

"Pemkab berharap proses pilkada di Kabupaten Kupang berlangsung demokratis. Ka-mi meminta pengawasan dila-kukan secara profesional oleh panwas," kata Bupati Kupang Ayub Titu Eki.

Pemkab Kupang menghibahkan dana Rp7,7 miliar dalam dua tahap.

Tahap pertama sebesar Rp1,9 miliar digulirkan dalam APBD Perubahan 2015 dan Rp5 miliar dari APBD 2018.