Pelabuhan Kendari akan Diserahkan ke Pihak Swasta

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) akan menghentikan pembangunan dan pengelolan beberapa pelabuhan di Kota Kendari, Sulteng melalui dana APBN dan APBD karena pengembangan dan pengelolaan pelabuhan akan diserahkan ke pihak swasta.

Pembangunan pelabuhan kontainer yang sebelumnya dikelola oleh pelabuhan Nusantara Kendari telah dipindahkan ke pelabuhan Bungkutoko yang telah dibangun oleh Pemprov Sultra melalui dana APBD.

Setelah memindahkan pelabuhan kaintaner, Pemprov Sultra juga akan memindahkan pelabuhan penumpang dari pelabuhan Nusantara Kendari ke pelabuhan Bungkotoko yang terletak di Kecamatan Abeli Kota Kendari ini.

Pemindahan aktivitas dari pelabuhan Nusantara ke pelabuhan Bungkutoko karena ruangan gerak di pelabuhan Nusantara Kendari yang terletak di dalam teluk Kendari mulai menyempit dan adanya pembanguna jembatan penyeberangan bahtemas teluk Kendari yang menghubungkan Kota lama dan Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli.

Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasin amengatakan Pemprov Sultra dalam waktu dekat akan memindahkan kapal penumpang baik kapal cepat dan kapal Pelni dari pelabuhan Nusantara Kendari kepelabuhan Bungkutoko pada 2018 mendatang.

Saat ini Pemprov Sultra sedang menyiapkan fasilitas kolidor dan terminal penumpang untuk melayani penumpang yang akan menuju pelabuhan Raha, Bau-Bau dan beberapa pelabuhan di kawasan timur Indonesia.

Pemprov Sultra akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengembangkan pelabuhan Bungkutoko yang terletak di Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sultra. Pemerintah tidak akan mengembangkan pelabuhan dengan menggunakan APBN maupun APBD karena pengembangan dan pengelolaan pelabuhan Bungkutoko akan diserahkan ke BUMN pelabuhan seperti PT Pelindo atau perusahaan swasta lainnya.

Pembangunan pelabuhan Bungkutoko dibangun oleh Pemprov Sultra masa jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam pada 2012 lalu. Pelabuhan Bungkutoko masih membutuhkan perpanjangan dermaga 120 meter dengan anggaran sekitar Rp100 miliar. Pengembangan dermaga Bungkotoko akan diserahkan ke pihak swasta dengan perjanjian bayar di depan ke pemerintah sebesar 0,5% sampai 1% dari nilai kontrak akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Hado menambahakan, ada beberapa pihak swasta termasuk BUMN pelabuhan PT Pelindo yang telah berminat untuk mengembangkan dan membangunan pelabuhan Bungkutoko Kendari. Akan tetapi ada beberapa fasilitas yang akan disempurnakan dulu oleh pemerintah. Jika terjadi kerja sama antara Pemerintah dan pihak swasta akan, digunakan skema bagi hasil dalam pengelolaan pelabuhan ini. (OL-6)