29 Daerah Adopsi Aplikasi Pemkot Bandung

SEBANYAK 29 pemerintah daerah di Jawa Barat, Banten, dan Nusa Tenggara Barat mengadopsi tiga aplikasi smart city dan e-government milik Pemerintah Kota Bandung. Aplikasi itu terbukti mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga aplikasi itu berguna untuk memonitor penyaluran bantuan sosial agar transpa-ran, mengefektifkan perizinan ke dalam jaringan, serta memantau kinerja aparatur sipil negara. Penggunaan inovasi layanan publik ini diresmikan 29 kepala daerah di depan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif, di Bandung, Rabu (1/11).

"Saya berharap penerapan inovasi layanan publik ini bisa meminimalkan praktik korupsi. Ini bisa menghadirkan transparansi anggaran dalam hal perizinan, perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa," ujar Laode. Penggunaan ketiga aplikasi itu di Kota Bandung mampu menghemat anggaran hingga Rp1 triliun. "Ini yang namanya upaya pencegahan," tandas Laode. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui kerja sama dengan 29 kabupaten dan kota ini merupakan hasil arahan KPK.

"Aplikasi bernama Sabilulungan ini mampu meminimalkan praktik korupsi. Kami bisa menekan terjadinya ruang-ruang kolusi yang pro-sesnya tidak sederhana." Emil memaparkan selain membangun sistem, aplikasi di Kota Bandung juga bisa meningkatkan kualitas ASN agar berkinerja lebih baik. "Percuma kalau hanya canggih dari sisi teknologi, tapi manusianya kurang berintegritas."