Pupuk Bersubsidi Dipermainkan

Memasuki musim tanam, banyak oknum mempermainkan pupuk bersubsidi agar langka dan mahal. Itu seperti dialami para petani di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Para petani terpaksa membeli pupuk bersubsidi yang dipaketkan dengan pupuk nonsubsidi.
“Karena harus membeli dengan sistem paket, kami terpaksa harus mengeluarkan lebih banyak modal untuk pupuk,” kata Sutiono, ketua kelompok tani di Cepu, Blora. Mendengar keluhan petani, Bupati Blora Djoko Nugroho seusai rapat koordinasi bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Blora langsung me-nginstruksikan sistem distribusi dan penjualan pupuk, baik oleh distributor maupun pengecer, dibenahi.

“Sistem paket merugikan keuangan petani yang sedang mulai menanam. Pupuk bersubsidi harus dijual terpisah dengan pupuk nonsubsidi,” tegasnya, Selasa (31/10. Dari Bangka Belitung, Komisi Pupuk dan Pestisida setempat berjanji akan meningkatkan pengawasan terhadap pe­nyaluran pupuk bersubsidi di daerah tersebut. Apalagi saat ini alokasi pupuk bersubsidi Bangka Belitung bertambah 10 ribu ton. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bangka Belitung Toni Batubara mengatakan, hingga Oktober ini, alokasi pupuk bersubsidi di Babel dari 43 ribu ton menjadi 53 ribu ton.

“Saat ini realisasinya sudah 80%. Kita lakukan pengawasan. Kita ingin penyaluran pupuk ini tepat sasaran,” tegasnya. Di Kabupaten Lembata, sedikitnya 60 ton pupuk jenis urea dan BPK disalurkan ke pengecer pupuk di wilayah itu. Pengecer pupuk UD Kelimutu, Egenius Dai Rada, mengatakan pendistribusian pupuk hanya kepada petani yang sudah menyerahkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Dari Jawa Barat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat menegaskan kuota pupuk bersubsidi untuk musim tanam ini aman. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bandung Barat Ida Nurhamida menyatakan penyediaan pupuk bersubsidi telah sesuai dengan RDKK mulai petani hingga kabupaten. “Jadi tidak ada pupuk bersubsidi yang tidak sampai ke tingkat petani,” kata Ida.

Harga gabah
Pada bagian lain, harga gabah dan beras belum stabil meski pemerintah telah me­ngeluarkan harga pembelian pemerintah. Di Sukoharjo, Jawa Tengah, para tengkulak dari berbagai daerah mulai mendatangi para petani dan membeli harga gabah kering panen (GKP) Rp5.000 per kg jika dibandingkan dengan harga Bulog yang hanya berkutat sebesar Rp3.700 per kg.

Panen padi musim terakhir tahun ini di Kabupaten Sukohar­jo seolah menjadi pesta para tengkulak dari berbagai daerah. Para petani lebih memilih menjual ke para tengkulak yang berani membeli gabah kering panen dengan harga Rp5.000 ketimbang Bulog yang hanya berkutat HPP sebesar Rp3.700/kg.

“Teman-teman lebih memilih melempar kepada sejumlah tengkulak yang datang dari Sragen, Demak, atau kota lain karena berani membeli GKP minimal Rp4.200. Ada yang beruntung dibeli Rp5.000 per kg,” ujar Partono, petani Mojolaban, Ketua Paguyuban Petani Pengguna Air Irigasi Dam Colo Timur. (DG/WJ/RF/AD/YK/UL/N-3)