Pilkada Rote Ndao Terancam Ditunda

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, terancam ditunda karena bupati Leonard Haning belum bersedia menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pembiayaan pilkada.

Sebelumnya KPU Nusa Tenggara Timur memberikan kelonggaran waktu penandatanganan NPHD dari 17 September menjadi 27 September. Dengan demikian, sampai Senin (25/9) tersisa dua hari bagi pemerintah daerah menandatangani NPHD tersebut.

Menurut Leonard tertundanya penandatanganan NPHD disebabkan anggaran hibah pilkada tersebut tidak dimasukan dalam APBD 2017. Menurutnya
anggaran tersebut baru akan dimasukan pada APBD 2018 yang pembahasannya baru dimulai pada November 2017.

Leonard mengatakan tidak akan melanggara aturan dengan mengibahkan anggaran bagi pelaksanaan pilkada yang tidak dibahas dalam APBD.
Apalagi, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menetapkan sistem silpa nol persen sehingga seluruh anggaran dialokasikan ke setiap organisasi
perangkat daerah terserap. Sikap itu menurutnya bukan menghambat pilkada. "Kita tunggu sampai pembahasan APBD 2018," kata dia.

Ketua KPU NTT Maryanti Adoe mengatakan sesuai informasi yang diterima dari KPU Kabupaten Rote Ndao, NPHD akan ditandatangani Bupati Leonard
Haning. "Tidak ada alasan bagi Kabupaten Rote Ndao tidak menantangani NPHD," ujarnya.(OL-5)