Pemuka Buddha Minta Myanmar Teladani Toleransi Masyarakat Aceh

TINDAK kekerasan dan pembantaian antara pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingnya di Rakhine State mendapat sejumlah kecaman dari berbagaikalangan. Oleh karena itu, pemuka agama Buddha meminta pemerintah Myanmar belajar toleransi beragama dari masyarakat Aceh.

Pengawas Majelis Buddhayana Indonesia, Yuswar, Senin (4/8) mengatakan seharusnya pemerintah Myanmar belajar tentang toleransi di Aceh. Dimana minoritas Buddha hidup berdampingan dan damai di tengah-tengah peraturan syariat Islam di Aceh.

"Di Provinsi Aceh hampir seluruh daerah masyarakat beragama muslim. Tapi, penganut agama Buddha tetap bisa hidup rukun, tanpa ada konflik. Saya tegaskan, kalau di Aceh belum pernah ada konflik agama (Buddha) dengan masyarakat Aceh. Kita tetap hidup rukun, bahkan toleransi masyarakatnya cukup tinggi," katanya.

Meski demikian, komunitas umat Buddha di Aceh menegaskan tragedi kemanusian itu telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga, Myanmar yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Buddha dinilai sudah tidak pantas menyandang sebagai Negara Buddhis.

"Apa yang dilakukan pemerintah Myanmar sama sekali tidak menunjukkan ajaran agama, jadi kita tidak menganggap negara tersebut sebagai Negara Buddhis," katanya.

Apalagi, Pemerintah Myanmar dan militernya sengaja membiarkan kekerasan itu terjadi. Begitu juga, pembunuhan atau kekerasan memang tidak dibenarkan dalam ajaran agama Buddha. Sementara aksi kekerasan pada Rohingya terus berlanjut.

"Dalam Pancasila Buddhis, di sila pertama disebutkan bahwa dilarang membunuh. Jadi, sudah jelas menunjukkan bahwa Pemerintah Myanmar melanggar sila tersebut dengan melancarkan aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya," sebutnya.

Ia menjelaskan, sikap pemerintah Myanmar akan mendatangkan karma. Oleh karena itu, KBI mengimbau agar semua umat Budha di Indonesia untuk turut bahu-membahu dengan segenap komponen masyarakat dan komunitas lintas agama di tiap daerah mengumpulkan bantuan kemanusiaan guna membantu etnis Rohingya.

"KBI juga mendorong pemerintah agar turut aktif memfasilitasi perdamaian di Myanmar melalui forum ASEAN dan PBB sehingga kekerasan dapat segera dihentikan sehingga tercapai keamanan dan perdamaian demi kepentingan umat manusia," lanjutnya.

Sedangkan, ia menilai peran Biksu Budha Ashin Wirathu, tidak mencerminkan seorang pemuka agama yang baik. Bahkan, tindakannya telah melenceng dari ajaran buddhis yang dilandasi cinta kasih, welas asih dan kebijaksanaan.

"Kami menganggapnya bukanlah seorang biksu bagi penganut agama Buddha. Bahkan, Majalis Buddha di dunia sudah bersikap bahwa Wirathu bukan biksu. Perbuatannya tidak layak ditiru dan tidak mencerminkan seorang agamawan," terangnya.

Selain itu, komunitas umat Buddha di Aceh telah menyatakan sikap dan meminta ketua umum DPP MBI di Jakarta, merealisasikan aspirasi-aspirasi mereka sehingga ditemukannya titik terang dari pertikaian yang berujung terhadap perbedaan atau diskriminasi suku, ras dan agama di Myanmar.

"Kami telah menyatakan sikap, yaitu meminta DPP MBI mengambil tindakan keras atas kekerasan dan pembunuhan terhadap muslim rohingnya karena bertentangan dengan pancasila buddhis ajaran budha, pemerintah pusat proaktif mendesak pemerintah Myanmar segera menghentikan pelanggaran HAM, dan pemerintah Myanmar seger meberikan perlindungan bagi rakyatnya tanpa perbedaan," pungkasnya. (OL-3)