Belasan Warga Sumbar Terlibat Jaringan Terorisme

BADAN Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) melansir belasan warga asal Sumatra Barat (Sumbar) ditangkap karena diduga terlibat jaringan dan aksi terorisme. Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan, kebanyakan terduga terorisme asal Sumbar melakukan aksi di luar, tetapi masih kerap pulang kampung. Di hadapan para petinggi Sumbar seperti Gubernur Irwan Prayitno, Kapolda Irjen Fakhrizal, dan Danrem 032 Wirabraja Brigjen Bakti Agus Fadjri dalam acara Duta Damai Dunia Maya di Padang, Senin (7/8) malam, Suhardi membeberkan sejumlah nama warga asal Sumbar yang tertangkap pihak keamanan karena kasus teror dan radikalisme.

“Ada teroris namanya R, alias I, alias Z, alias AZ, di Bukittinggi, Pak. Kemudian ada lagi YS alias KH, itu di Padang Panjang. Ini teroris semua urusannya,” ungkap Suhardi. Dia mencontohkan, teror di Masjid Falatehan depan Mabes Polri, juga berasal dari Sumbar. Bahkan, sejumlah terduga teroris asal Sumbar, walau masih kecil jika dibandingkan dengan daerah lain, tetapi beberapa nama sudah bergabung dengan kelompok Islamic State (IS). Dua di antaranya ialah perempuan. “Di antaranya ada yang masuk jaringan IS. Sebut saja H, A, S yang di Pasaman Barat itu IS. Dua perempuan yang saya sebut tadi juga IS,” tandasnya.

Semua provinsi
Selain itu, warga sumbar yang terindikasi menjadi anggota teroris terdapat ahli merakit bom. Suhardi mengungkapkan, perkembangan teknologi informasi melalui internet menjadi salah satu media yang digunakan kelompok teroris untuk merekrut anggota. Tidak ada satu pun provinsi di Indonesia yang bersih dari ancaman terorisme. Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, Pemprov Sumbar terus mewaspadai gerakan dan penyebaran paham-paham radikal dan terorisme. Meski jumlahnya tidak sampai 1%, pihaknya bersama polda tetap mewaspadai. “Jumlahnya belasan dari jumlah 1.200 warga itu kan tidak sampai 1% dan kejadian tidak terjadi di Sumbar, namun harus tetap waspada,” ujarnya.

Menurutnya, bicara radikalisme, Minangkabau memiliki kultur atau budaya egaliter dan tidak fanatik sehingga paham radikal sebetulnya sulit berkembang. Sementara itu, Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Kota Sukabumi, Jabar, menyosialisasikan kembali Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri di Masjid Bilal di Jalan Sriwedari, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole. Mereka menempelkan berbagai alat peraga berisi SKB Tiga Menteri di masjid milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tersebut.

“Kami menindaklanjuti SKB Tiga Menteri ini agar kegiatan Ahmadiyah di Kota Sukabumi bisa lebih ditahui bentuknya,” papar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Sukabumi Ganora Zarina. Pemasangan SKB Tiga Menteri itu, lanjut Ganora, merupakan bentuk pembinaan kepada JAI. Hal itu berdasarkan hasil kesepakatan rapat yang dilaksanakan di Lantor Kejari Kota Sukabumi. “Kami hanya dalam tahap menyosialisasikan saja,” tambah Ketua Bakorpakem Kota Sukabumi Zarina. Sementara itu, mubalig JAI Kota Sukabumi Ahmad Ilyas mengapresiasi pemasangan SKB Tiga Menteri. Ia mengimbau agar JAI juga memahami betul substansi SKB Tiga Menteri karena bukan merupakan larangan, pembubaran, atau pembekuan. Karena itu, aktivitas JAI berjalan seperti biasanya. (BB/OL-4)