Pemprov akan Evaluasi PPDB 2017

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan mengevaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK tahun ajaran 2017/2018.
Seperti diberitakan, dalam pelaksanaan PPDB yang pertama kali dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jabar tahun ini terdapat sejumlah dinamika yang mengemuka.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Ahmad Hadadi, mengakui, secara empiris terdapat kekecewaan dari masyarakat terkait proses PPDB yang pertama kali dilakukannya ini. Tidak hanya warga umum, pihaknya pun menerima keluhan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga partai politik.

Namun, kondisi ini tidak menjadikan Dinas Pendidikan Jabar patah arang dalam menjalankan tugasnya. Proses penyeleksian siswa ini berhasil dilakukan hingga tuntas tanpa adanya protes berlebihan. Meski begitu, Dinas Pendidikan tetap melakukan evaluasi agar pelaksanaan PPDB tahun depan bisa lebih baik lagi.

"Lebih tertarik menyajikan data dan fakta yang bisa kita telaah sekaligus kaji bersama dibandingkan sibuk klarifikasi berpolemik tiada henti," kata Hadadi kepada Media Indonesia di Bandung, beberapa waktu lalu.

Hadadi menjelaskan, terdapat empat hal yang menarik untuk dicermati selama proses tersebut. Pertama, jika proses PPDB ini dianggap kacau, seharusnya premis akan situasi ini muncul pertama kali dari kalangan pendidik, dalam hal ini kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.

Faktanya, lanjut Hadadi, unsur sekolah malah merasa bersyukur dengan PPDB SMA/SMK tahun ajaran 2017/2018.

"Merasa nyaman dan tenang hati setelah proses PPDB diambil alih oleh kami, jika dibandingkan dengan sebelumnya," katanya.

Dia menilai, sentralisasi pendidikan tingkat atas ini untuk mengikis berbagai intervensi nonteknis yang kerap terjadi. Selama ini, berbagai tekanan yang sudah menjadi rahasia umum sering menimpa petugas pendidikan setiap tahunnya.

"Sudah tak terhitung kita dengar, jika kepala sekolah dan guru terkait akhirnya memilih bersembunyi tak datang ke sekolah apabila masa PPDB dimulai, terutama jelang detik-detik akhir pengumuman," katanya seraya menyebut fenomena ini menimbulkan trauma psikologis bagi tenaga kependidikan.

Justru, dengan diambilalihnya pengelolaan SMA/SMK oleh provinsi, Hadadi menyebut 'bola panas' ini diambil alih dengan elegan dan penuh tanggung jawab.

"Seluruh ekses rutin tahunan kami hadapi dengan segala risikonya," tambah Hadadi seraya menyebut dirinya mendapat banyak tekanan dan ancaman selama proses PPDB tahun ini.

Kedua, sudah sepatutnya alih kelola ini mampu mereduksi bahkan menghilangkan praktik tak terpuji terutama menyangkut percaloan. Menurutnya, fakta pahit ini tidak bisa dielakan karena terjadi di berbagai tempat.

Dia mengakui, masih banyak sektor pendidikan yang dicoreng oleh kolusi jejaring calo dan oknum sekolah yang kemudian menjadikan penerimaan siswa sebagai komoditas materi. Menurutnya, satu kursi di sekolah favorit diperjualbelikan bahkan dengan harga yang tidak masuk akal.

Padahal, akses pendidikan harus dimiliki semua lapisan masyarakat tanpa perbedaan apapun.

"Karenanya, PPDB 2017 adalah upaya nyata dan berkesungguhan dari Pemprov Jawa Barat menghadirkan kesetaraan peluang bagi tunas bangsa sekaligus menghilangkan praktik tak terpuji tadi," ujarnya.

Ketiga, dia mengaku pihaknya sudah memfasilitasi murid yang tak diterima di sekolah negeri agar bisa melanjutkan ke sekolah swasta. Tak hanya bisa melanjutkan, orang tua siswa yang tidak mampu akan dibebaskan dari biaya agar tidak memberatkan perekonomian mereka.

Pihaknya pun berupaya meratakan pendidikan di seluruh wilayah Jabar, baik untuk sekolah negeri ataupun swasta, sehingga disparitas tak terus terjadi.

"Kamilah garda terdepan implementasi Pasal 3 PerGub Jawa Barat No 16/2017 tentang Pedoman PPDB yang menegaskan untuk siswa SMA/SMA Terbuka/SMK/SMK-PJJ /SMALB/Sederajat untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah di Pemerintahan Daerah Provinsi agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya," bebernya.

Keempat, menurutnya, alokasi anggaran untuk PPDB 2017 memang ada meski tidak spesifik. Hal ini dikarenakan penetapan anggaran yang dilakukan bersama DPRD Provinsi Jawa Barat sudah dilakukan beberapa bulan sebelum alih kelola berjalan per 1 Januari 2017 kemarin.

Pihaknya menggunakan anggaran tersebut untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh unsur sekolah terkait.

"Termasuk untuk sosialisasi, kami bersama Bagian Humas Setda Provinsi Jabar juga berkali-kali melalukan sinergi sosialisasi terutama di media massa utama," katanya.

Dengan begitu, Hadadi meyakini pihaknya sudah mempersiapkan PPDB SMA/SMK sebaik mungkin. Tidak hanya sumber daya manusia, pihaknya pun sudah menyiapkan fasilitas penunjang lainnya dengan baik.

"Tidak benar dan tidak akurat jika ada pernyataan bahwa kami sekedar memanfaatkan fasilitas cuma-cuma menghadapi PPDB ini," katanya. (BU/OL-25)