Headline

RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian

Fokus

Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.

Polri Investigasi Kisruh Calon Taruna Akpol

MI
02/7/2017 10:01
Polri Investigasi Kisruh Calon Taruna Akpol
(ANTARA/Eric Ireng)

MABES Polri sedang menginvestigasi kekisruhan penerimaan calon siswa taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang terjadi di Polda Jabar, beberapa waktu lalu. Seluruh hasil penilaian selama proses penerimaan kini dibawa ke Jakarta.

"Kami membawa semua hasil-hasil nilai yang sudah diperoleh, terutama nilai yang sampai tingkat terakhir," ujar Asisten Kepala SDM Irjen Arief Sulistyanto di kantor Polda Jabar, kemarin (Sabtu, 1/7).

Menurut dia, pihaknya akan memverifikasi pemeriksaan kesehatan (rikkes) pertama hingga adanya keputusan panitia daerah yang mengadakan rikkes ulang. "Semua keputusan kita kumpulkan, termasuk keputusan untuk melakukan rikkes ulang bagaimana hasilnya. Kenapa pada waktu rikkes pertama nilainya bagus, rikkes kedua tidak bagus," kata dia.

Polri juga akan memverifikasi dokter yang melakukan pemeriksaan. "Akan kita verifikasi dokter yang melakukan pemeriksaan.Dokter A memeriksa nilainya bagus, dokter B memeriksa kok nilainya jelek, siapa yang enggak benar. Apakah dokter A atau dokter B? Ini akan ditemukan," kata dia.

Ia menambahkan, Mabes Polri turun ke Polda Jabar untuk membantu Kapolda Irjen Anton Charliyan. "Kita menurunkan tim untuk membantu. Mudah-mudahan bisa selesai tidak terjadi kegaduhan," katanya.

Sementara itu, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri telah menerima tujuh laporan orangtua calon taruna Akpol yang protes dengan hasil seleksi penerimaan calon siswa Akpol. "Ada tujuh orangtua calon siswa yang melapor ke Propam Mabes Polri tentang hal yang terjadi di Polda Jabar," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Rikwanto.

Sebelumnya, sebuah video para orangtua menjadi viral di internet. Mereka ialah orangtua anak yang gagal menjadi taruna Akpol. Mereka mengamuk di Polda Jawa Barat yang dinilai tidak transparan. (Ant/P-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Panji Arimurti
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik