Warga masih Trauma akibat Gempa

PEMPROV Sulawesi Tengah dan Pemkab Poso menetapkan masa tanggap darurat bencana gempa bumi Poso berlaku hingga Senin, (5/6). Selain pemenuhan sandang dan pangan, pemerintah daerah akan mengusahakan pemulihan trauma korban. "Kami terus mendukung supaya warga pulih dari trauma, berani kembali ke rumah, dan tidak lagi tidur di tenda-tenda. Tim BPBD, BMKG, dan kesehatan sudah bekerja keras di tengah korban," ujar Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, saat mendatangi pos di Lore Utara, Poso, Kamis (1/6).

Gempa dengan kekuatan 6,6 SR melanda Poso, Senin (29/5) malam. Empat warga menderita luka berat, 21 luka ringan, dan 348 bangunan rusak. Selain rumah, kerusakan dialami gereja, masjid, sekolah, dan perkantoran. Sampai kemarin, 328 KK masih berada di pengungsian. Gempa susulan masih terjadi hingga kemarin, total jumlahnya mencapai 200 kejadian. "Bantuan pemerintah terus mengalir ke pos komando, mulai uang tunai, bahan makanan, hingga pakaian," tambah Gubernur. Di Kalimantan Utara, 300 jiwa atau 80 KK di Desa Tembulunud, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, meminta pemerintah merelokasi mereka.

Alasannya, permukiman mereka kerap dilanda banjir parah akibat luapan Sungai Sembakung yang berada di wilayah Malaysia. "Dalam satu tahun, warga bisa kebanjiran sebanyak delapan kali. Warga berharap setidaknya pada 2018 mereka sudah direlokasi," kata Kepala Desa Tembulunud Syahrial. Selain rumah, banjir menyebabkan aktivitas belajar mengajar di SDN 013 Sembakung tidak bisa dilaksanakan. Warga mengusulkan mereka bisa direlokasi ke kaki gunung di Desa Atap, yang berjarak 1,5 km dari rumah mereka saat ini.

Banjir yang kerap melanda Kota Pangkal Pinang juga menjadi perhatian Gubernur Bangka Belitung yang baru dilantik, Erzaldi Rosman Djohan. "Untuk mengatasi banjir, kami harus membangun kolam retensi di aliran Sungai Rangkui. Anggaran yang dibutuhkan untuk proyek ini diperhitungkan mencapai Rp360 miliar," tuturnya. Pengerjaan kolam retensi yang mampu menampung 168 juta meter kubik air itu ditawarkan kepada PT Timah.

"PT Timah bisa mengeruk dan mengambil timah," tegas Erzaldi. Sementara itu, Wali Kota Padang, Sumatra Barat, Mahyeldi Ansyarullah, mengakui banjir di wilayahnya kerap terjadi akibat alih fungsi lahan dan drainase yang buruk. "Jika terus dibiarkan, banjir akan selalu jadi masalah bagi masyarakat," tegasnya. Dia berjanji segera merevitalisasi drainase yang ada. "Akan diperlebar dan didalami."