Makassar Raih Prestasi, tapi Masih Ada Warga Mengeluh

KESUKSESAN Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto meraih Setyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha tercepat di Indonesia sekaligus menjadikan Makassar meraih penghargaan terbaik dan tertinggi penyelenggara pemerintah nasional menuai banyak apresiasi.

Salah satunya dari Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, yang menyampaikan apresiasi dan pujiannya dan merasa bangga pada Danny Pomanto telah mengangkat martabat seluruh warga Sulsel.

"Pak Wali Kota Makassar telah angkat martabat, gengsi, dan derajat kita semua di Sulsel. Maju ki terus, makin mandiri dan saling mendukung sebagai kota andalan Indonesia," seru Syahrul di Makassar, Rabu (26/4).

Meski demikian, masih ada saja warga yang mengeluhkan pelayanan di Kota Makassar, khususnya di tingkat kelurahan atau kecamatan, serta pelayanan publik pada umumnya.

Fachrullah, warga Kecamatan Manggala, misalnya, mengaku terus mendapat janji dari pihak catatan sipil di kecamatannya saat melakukan perekaman kartu tanda penduduk (KTP).

"Saya dijanjikan dua minggu untuk menyelesaiakan KTP, ternyata setelah dua minggu saya balik ke sana, KTP saya belum jadi. Bahkan sudah hampir dua bulan ini juga belum ada," serunya.

Hal lain dikeluhkan seorang warga Kecamatan Tallo, Nurfaenih. Saat ia mengurus surat pindah domisili dimintai komisi Rp25 ribu. Demikian juga saat akan mengurus akte kelahiran anaknya.
"Saya suka bingung, karena katanya semua gratis, tapi suka dimintai ,embeli pulpen atau apa istilahnya," aku Nurfaenih.

Meski demikian, perolehan prestasi Kota Makassar tersebut merupakan sejarah pertama, yang mampu mengungguli 9 kota besar lainnya di Indonesia dengan skor penilaian 3,3992 melampaui Surabaya yang berada di urutan kedua dengan nilai 3,3732 dan Bandung yang harus rela berada di peringkat keenam dengan skor 3,3040 jauh di bawah Makassar.

Sementara tujuh kota lainnya yang berhasil meraih penghargaan serupa berturut-turut Samarinda, Mojokerto, Gorontalo, Depok, Banjar, Bontang, dan Sukabumi. Penghargaan ini berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ada 900 lebih indikator penilaian yang digunakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri dalam menentukan kota dengan kinerja terbaik atau tertinggi nasional. Di antaranya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Informasi Keuangan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dan indikator lainnya semisal kebijakan, kelembagaan, dan SDM pada otonomi daerah.

Penghargaan ini didasarkan atas penilaian terbaik dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2016 terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2016 yang dilakukan oleh Kemendagri dan BPKP.

"Alhamdulillah. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita bekerja bersama-sama. Berkat dukungan masyarakat, dan perangkat daerah prestasi ini dapat diraih oleh Pemerintah Kota Makassar," pungkas Danny. (OL-2)